RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI H. M. Tito Karnavian, mengatakan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi per provinsi pada Triwulan III Tahun 2023, maka Provinsi Maluku menempati peringkat ke-5 se-Indonesia dengan nilai 5,69 persen.
Demikian disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024 dalam rangka membahas terkait inflasi, realisasi APBD, dan persiapan Pemilu 2024, khususnya masalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bertempat di aula lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis, 11 Januari 2024.
“Angka ini menunjukan bahwa adanya kinerja yang baik dari semua jajaran Provinsi Maluku maupun kabupaten/ kota di dalamnya,” kata Mendagri.
Menurutnya, masalah inflasi menjadi prioritas karena bagian dari sistem global yang banyak mengalami gangguan, terutama sejak Covid dan pasca Covid yang membuat impact sangat besar dan terjadi perubahan pola demand yang menurun.
“Sehingga mempengaruhi supply dunia. Namun kita beruntung karena pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, peringkat 49 dari 185 negara di dunia, dengan nilai 4,94 persen,” terang Mendagri.
Terkait masalah APBD Provinsi Maluku, Mendagri menyampaikan perlu adanya inovasi atau terobosan potensi APBD, dimana menaikan target pendapatan dan meminimalisir jumlah pengeluaran.
“Dimana, berdasarkan Persentase Realisasi Belanja Provinsi Maluku mendapat nilai 90,25 persen, sementara untuk rata-rata Nasional 82,49 persen dan rata-rata se-Maluku 77,08 persen,” paparnya.
Dan soal NPHD, dilihat dari data perkembangan jumlah pemerintah daerah yang menandatangani NPHD bersama KPUD dan Bawaslu yang ada di Provinsi Maluku, Mendagri mengucapkan terima kasih, karena semuanya sudah lengkap dalam melakukan penandatanganan NPHD.
“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati/ Walikota, baik Pj maupun definitif yang telah menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah dan sebagian bahkan sudah menyerahkan anggarannya kepada KPUD dan Bawaslu masing-masing. Sehingga saya cukup konfiden di Maluku Pilkada tahun ini bisa dilaksanakan dengan baik, karena dari sisi anggaran telah siap,” tambahnya, dalam jumpa pers di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.
Dalam kesempatan Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku itu, Gubernur Maluku Murad Ismail, melaporkan terkait perkembangan pembangunan daerah Provinsi Maluku yang di dalamnya dijelaskan terkait kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di Triwulan III 2023 tumbuh 5,69% Year on Year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan yang sama sebesar 4,94% Year on Year.
“Sementara itu untuk kondisi perkembangan inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2023 adalah sebesar 2,81%, jauh lebih rendah dari inflasi tahunan Maluku tahun 2022 sebesar 6,28%,” urai Gubernur.
Gubernur menjelaskan, keberhasilan dicapai melalui langkah penanganan, antara lain gelar pangan murah/ pasar murah, aktif melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, melakukan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok pangan.
Selain itu juga menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, memonitor harga di Pasar Mardika
“Selain itu tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,31% pada Agustus 2023, tingkat kemiskinan turun 1,57% pada Maret 2023, penduduk miskin ekstrem 3,62% pada 2022 turun menjadi 2,59%. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,04 menjadi 72,75 pada tahun 2023,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2023 yakni Rp 3,039,622,420,806,02 (96,64%) dan capaian realisasi belanja daerah tahun 2023 Rp 2,957,860,665,142.66 (93,60%).
Selain capaian di atas, Gubernur menjelaskan Prevalensi Stunting juga mengalami penurunan yang signifikan dari 34,02% di tahun 2018, turun menjadi 26,1% di tahun 2022 menjadi 26,1% sesuai hasil SSGI tahun 2022, yang tidak terlepas dari peran Duta Parenting Provinsi Maluku dan para Ina Parenting/Mama Parenting Kabupaten/Kota se-Maluku.
“Percepatan penurunan Stunting didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah seperti bantuan Tablet Tambah Daerah, Kube Stunting, Makanan Tambahan Serba Ikan, Bantuan ke BUMDES, Konseling dan pemberian makanan tambahan ke anak dan bayi, Rapat Koordinasi dan Monev Stunting, serta masih banyak lagi,” terangnya.
Terkait strategi penanggulangan kemiskinan, Gubernur mengatakan, hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yakni pengurangan beban melalui Program Perlindungan Sosial dan Beasiswa Masyarakat Miskin.
“Juga pemberdayaan ekonomi untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan lapangan kerja, serta meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan melalui dukungan sarana prasarana air bersih, listrik, perumahan, jaringan internet dan konektivitas antar pulau,” urainya.
Pada keselamatan itu, Gubernur juga menyampaikan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024, dimana besaran Hibah KPU sebesar Rp 178.575.843.200 dan untuk Bawaslu sebesar Rp 85.304.082.000.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekda Maluku Ir. Sadali Ie, Bupati/ Walikota se-Maluku, jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku. (RIO)
