RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku sampaikan usulan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Provinsi Maluku kepada Komisi I DPRD Maluku, di Gedung Wakil Rakyat Karang Panjang Kota Ambon, Jumat, 31 Maret 2023.
“Kita mengusulkan Rp 300.127.690.150 sesuai dengan pedoman teknis juga keputusan KPU tentang pedoman perencanaan dan penganggaran kita dan sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah maupun DPRD dan selanjutnya pada tahapan koordinasi kami dengan KPU kabupaten/kota sudah kita lakukan beberapa kali seperti monitoring,” ungkap Ketua KPU Provinsi Maluku, M. Rifan Kubangun.
Dikatakan, sampai hari ini KPU Maluku belum detail membicarakan dengan pemerintah daerah dan lainnya membahas kebutuhkan anggaran
“Prinsipnya, kami secara detail dan secara terencana juga sudah merencanakan program anggarannya. Nanti menyesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Refency menyampaikan bahwa usulan dana dari Bawaslu Maluku awalnya Rp 268 Miliar kemudian disuaikan dengan melakukan beberapa strategi simulasi dengan konsep co-sharing dengan kabupaten kota
“Kami sudah lakukan beberapa kali, pertama di Maluku Tenggara kemudian dua kali dengan teman-teman di Kota Ambon hasilnya, mendapatkan angka yang bulat yaitu Rp 171 miliar dengan model sharingnya yaitu Bawaslu kabupaten/kota membayar semua honorarium di semua kabupaten/kota,” terangnya.
Namun dikatakan, semua kegiatan provinsi menjadi bagian dari Bawaslu provisi, itu yang menjadi catatan. Kemudian sudah dilakukan pula beberapa simulasi yang sama juga dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk di dalamnya BKD dan Inspektorat.
“Paling minim mungkin kalau kami tidak membayarkan honor dari teman-teman sekitar Rp 118 miliar, sedangkan semua kegiatan semua proses dari kabupaten kota itu dibiayai sendiri oleh kabupaten kota itu alternatif ketiga kami. Olehnya itu, kami berharap tetap di angka Rp 171 miliar tetapi melihat kondisi daerah, mungkin seperti itulah permintaan kami dari Bawaslu,” tandasnya.
Disisi lain Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra memberi penegasan kepada Pemda Maluku agar dengan sigap melakukan koordinasi guna kelancaran pemilu yang akan datang.
“Hari ini saya lihat pemda tidak siap, karena ini domain Bapeda. Bicara tentang pemerintahan, termasuk desain pilkada itu ada di Bapeda. Olehnya itu, yang kita harapkan adanya kolaborasi dan gerak cepat untuk mengantisipasi kondisi keuangan daerah,” tegas politisi PKS itu.
Rumra yang rencana bertarung ke DPR Ri itu menekankan terkait konteks pemerintahan walaupun domain nanti di bagian Kesbangpol, tapi Bapedda sudah harus merancangkan apa-apa saja yang perlu ditindak lanjuti.
“Lantaran UU sudah jelas, keputusan sudah jelas bahwa pilkada di November 2024 dan perencanaan yang harus ditangani dengan serius itu dari Pemda. Kita tahu bersama bahwa KPU dan Bawaslu sudah menyampaikan rancangannya kalau tidak salah dua kali tapi eksekutif belum mengambil tindakan apa-apa,” sesal wakil rakyat itu.
Untuk diketahui, turut hadir dalam rapat tersebut yakni perwakilan Bapedda Maluku, Perwakilan Kesbangpol Maluku, Pihak BKD, Jajaran Pimpinan KPU Provinsi Maluku, serta Perwakilan Bawaslu Provinsi Maluku. (SSL)
