Tingkat Kemiskinan Maluku Turun Drastis

  • Bagikan

RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, tingkat kemiskinan Maluku per Maret 2022, turun drastis menjadi 15,97 persen, dibandingkan Maret 2021 sebesar 17,87 persen atau menurun sebesar 1,9 persen.

“Ini merupakan penurunan angka kemiskinan terbesar untuk seluruh wilayah Indonesia, dan menjadi penurunan terbesar selama 10 tahun terakhir di Provinsi Maluku,” katanya, kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Kamis, 5 Januari 2023.

Gubernur juga menyampaikan berbagai keberhasilan indikator makro ekonomi Maluku. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan progres yang terus meningkat, yaitu mencapai 70,22 point, atau naik sebesar 0,51 persen, dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 69,71 persen, dan telah berada pada kategori tinggi.

“Hasil yang membanggakan karena selama 12 tahun kita berada di kategori sedang,” ungkapnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku, kata Gubernur, juga terus menunjukan tren positif, yakni pada triwulan III tahun 2022 berada pada angka 6,01 persen atau naik sebesar 1,89 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yaitu 4,12 persen.

“Angka ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 persen,” ungkapnya.

Menurut Gubernur, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov Maluku telah mendorong percepatan ekspor perikanan dari Maluku secara langsung (direct call export) dari Pelabuhan Perikanan Tual dan Ambon, dengan melakukan penandatangan MoU bersama PT. Garuda Indonesia.

“Sebelumnya kita sudah mengekspor langsung ke negara-negara tujuan lainnya. Kemarin (27 Desember 2022 lalu), kita baru saja melakukan ekspor tuna beku sebanyak 40 ton ke vietnam dan Jepang,”

Kendati dengan pencapaian itu, Gubernur mengaku Pemprov Maluku masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, dan harus segera mengejar target-target pembangunan yang belum tercapai.

“Olehnya itu, saya instruksikan kepada OPD-OPD segera melakukan akselerasi pembangunan. Semua bisa terwujud jika birokrasi dapat bergerak cepat, tepat, terukur, serta inovatif, dalam mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah,” tegasnya. (RIO)

  • Bagikan