RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Sedikitnya ada seratus lebih pedagang yang menempati terminal A1 dan A2 di Pasar Mardika mendatangi DPRD Maluku, Rabu 8 November 2023. Mereka mengadukan rencana Pemerintah Kota Ambon membongkar 315 lapak mereka karena terminal akan diaspal.
Ketua Paguyuban Terminal A1 dan A2 Mardika, Lagonsa Ahmad mengatakan, 315 lapak pedagang bakal dibongkar oleh Pemkot Ambon sesuai surat yang disampaikan.
”Dalam surat ini, kami diberi waktu hingga Rabu, 8 November atau hari ini. Jika tidak dibongkar, Pemerintah Kota Ambon akan melakukan pembongkaran. Ini yang menjadi satu keresahan. Kami mempertanyakan kepada pansus untuk menyikapi persoalan ini. Bagaimana dengan nasib pedagang,” tanya dia.
Menurutnya, para pedangang menyayangkan sikap Pemkot, karena sesuai pemaparan Assiten III, pihaknya harus mengosongkan terminal dalam jangka waktu 30 hari. ”Waktu 30 hari sangat lama. Kami harus berjualan di mana,” tanya dia.
Sementara itu, Ketua Pansus Mardika, Richard Rahakbauw menjelaskan, untuk masalah tersebut, para pedagang sudah melakukan tatap muka dengan Pemkot dan hasilnya Pemkot akan melakukan pengaspalan dalam terminal.
Suratnya sudah diterbitkan kemarin untuk para pedagang tanggal 9 dan 10 November mereka akan melakukan pembongkaran semua lapak terminal A1 dan A2.
“Tapi menurut pedagang tidak ada solusi ketika dibongkar mereka mau dikemanakan, mereka menyampaikan kepada Assiten III bahwa proses Pansus masih berjalan belum ada keputusan pansus tentang apakah lapak ini dibongkar atau tidak, mereka menunggu keputusan pansus. Assisten III menjawab tidak ada urusan dengan pansus karena terminal A1 dan A2 adalah terminal C sehingga kalau mau dibongkar tidak perlu dengan pansus,” ungkap Rahakbauw.
Menurut Rahakbauw Pemkot Ambon tidak punya kewenangan, karena lapak itu dibangun di lahan pemerintah provinsi.
“Kalau kemudian mau dibongkar harus berdasarkan persetujuan DPRD Maluku secara kelembagaan, tapi dengan arogan mereka bilang tidak mau tahu dengan pansus,” sesal wakil rakyat itu. (SSL)
