RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Anggota DPD RI asal Maluku, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, menegaskan pentingnya pembangunan Ambon New Port (ANP) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibutuhkan tidak hanya dalam situasi damai, tetapi juga dalam kondisi darurat.
Sebab, Ambon berada di simpul perlintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, jalur strategis dari Pasifik ke Australia dan dari Jawa ke Papua.
“Posisi ini sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi saat damai, tapi juga untuk kebutuhan logistik dan pertahanan nasional dalam kondisi darurat atau perang,” ujar Nono, dalam pertemuan bersama wartawan, akademisi, serta pimpinan Ormas di kediamannya, kemarin.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah melakukan kajian komprehensif terhadap rencana pembangunan pelabuhan tersebut.
Alternatif lokasi lain seperti Pulau Buru dan Seram Bagian Barat (SBB) juga telah dipertimbangkan, namun Ambon dinilai paling strategis secara geopolitik dan ekonomi untuk kawasan timur Indonesia.
“Setiap lokasi punya keunggulan. Tapi konsep Ambon New Port ini sudah diperhitungkan secara matang dari berbagai dimensi,” jelasnya.
Dengan pembangunan Ambon New Port, Nono berharap Maluku bisa menjadi salah satu simpul utama dalam rantai logistik nasional sekaligus memperkuat ketahanan wilayah timur Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Nono juga menanggapi sejumlah isu yang beredar di masyarakat dan media sosial. Ia menekankan bahwa kehadirannya dalam diskusi tersebut bukan untuk memengaruhi opini publik, melainkan memberikan klarifikasi dan informasi yang seimbang.
“Saya anggap ini sebagai bentuk kolaborasi, ada wartawan, akademisi. Saya hanya ingin memberikan klarifikasi, karena sebagai anggota DPD RI, saya berkewajiban menyampaikan informasi yang benar,” katanya.
Menanggapi isu dugaan pelanggaran aturan terkait keterlibatannya dalam proyek-proyek swasta, Nono membantah keras dan menegaskan tidak ada regulasi yang ia langgar.
“Saya sudah menjabat sejak periode pertama di DPD. Kalau memang ada pelanggaran, tentu sudah dipersoalkan sejak lama. Ini tidak menggunakan anggaran pemerintah dan tidak melanggar hukum,” tegasnya. (CIK)
