RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID, — AMBON, — Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Maluku, Abdul Asis Sangkala, mengingatkan para kader partai yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola pemerintahan. Hal ini disampaikannya dalam momentum Halal Bi Halal dan Semarak Milad PKS, di Santika Hotel, Minggu, 20 April 2025.
“Pengalaman Pak Adam Rahayaan (mantan Walikota Tual) menjadi pelajaran penting. Beliau adalah kader PKS yang dikenal membantu masyarakat, namun karena persoalan prosedural, akhirnya harus menghadapi proses hukum,†ungkap Sangkala.
Ia menegaskan bahwa tindakan membantu masyarakat, seperti dalam kasus bantuan beras cadangan pemerintah, harus tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku.
“Niat baik saja tidak cukup. Kalau melanggar prosedur, tetap bisa berujung pada persoalan hukum. Itu sebabnya kader-kader yang kini menjabat harus ekstra hati-hati,†tambahnya.
Sangkala juga mengingatkan para kepala daerah dari PKS untuk tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, terutama di masa sulit dan kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia mendorong mereka agar lebih banyak turun langsung ke lapangan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk menjaga sinergi bersama pemerintah provinsi dan antar kabupaten/kota.
“Kerja sama tim dengan gubernur dan antar kepala daerah sangat penting agar percepatan pembangunan bisa tercapai,†ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sangkala juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar iklim investasi di Maluku semakin kondusif.
“Mari kita jaga kedamaian. Investasi tidak akan masuk jika daerah kita terus berkonflik. Maluku punya potensi, dan kita harus ciptakan kondisi yang ramah bagi investor, seperti yang terjadi di Maluku Utara,†tegasnya.
Terkait penegakan hukum, Sangkala menyatakan PKS tidak akan mengintervensi proses hukum. Ia menegaskan bahwa siapa pun kader yang terbukti bersalah secara hukum harus siap menghadapi konsekuensinya.
“Jika sudah ada penetapan tersangka, kita harus hormati. Tapi kita sebagai partai politik tetap punya kewajiban untuk terus mengingatkan para kader agar bijak menggunakan kewenangan,†tutupnya. (CIK)
