RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Industri Makassar bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI menyelenggarakan kegiatan Diklat 3 in 1 Pembuatan Aneka Olahan Berbasis Cokelat Angkatan IV dan Berbasis Ikan Angkatan XIII, bertempat di lantai II Kantor Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon, Kamis, 1 Februari 2024.
Diklat tersebut diikuti oleh 100 orang peserta perwakilan desa-desa di Kota Ambon yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), selama satu minggu, sampai dengan 7 Februari 2024.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, ST, mengatakan, tujuan dari diklat tersebut selain untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk para pelaku usaha, juga mempersiapkan ekosistem UMKM, IKM dan UKM yang kuat dan kompetitif di Maluku terutama di Kota Ambon, sehingga mereka bisa ikut masuk sebagai pelaku-pelaku usaha di pasar-pasar digital.
“Jadi, produk yang dihasilkan nanti harus kemasannya ok dan kualitasnya mantap, sehingga tidak hanya dijual di pasar-pasar lokal, tetapi juga sudah bisa merambah di pasar-pasar digital. Tentunya, tujuan utama dari kegiatan ini untuk mengentaskan kemiskinan di Maluku,” harap Mercy, kepada wartawan usai membuka diklat tersebut.
Melalui diklat ini juga, kata Mercy, dapat memberikan akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank, dan para peserta pelaku usaha juga mendapatkan informasi bahwa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah tidak berbayar alias gratis.
“Pengurusan untuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga hanya Rp 35 ribu saja. Sehingga, jika semua pelaku usaha produktif sampai ke pasar-pasar digital, maka kita juga bisa bergerak cepat untuk dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antara barat dan timur,” terangnya.
Dia menjelaskan, kerja keras para pelaku usaha juga diharapkan terus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah di kabupaten/ kota untuk melakukan pengawalan dan pembinaan, serta memastikan bahwa mereka bisa dibantu untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat, handal dan kompetitif.
“Kerja seperti ini kita tidak bisa kerja sendiri, harus ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementrian dan masyarakat. Sehingga, para pelaku usaha kita dapat bersaing dengan pelaku usaha di luar Indonesia. Karena sangat disayangkan kalau belasan triliunan rupiah lari ke luar Indonesia dan kita gagal untuk membentuk ekosistem UMKM dan IKM yang kompetitif,” jelas Mercy. (RIO)
