RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Koordinator Devisi SDM dan Diklat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Stevin Mellay meminta organisasi kepemudaan (OKP) dan Ormas turut berperan menjadi pengawas partisipatif di Pemilu 2024. Pasalnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan perlu dukungan dari semua komponen masyarakat.
“Kami membutuhkan mekanisme pengawasan partisipatif, dan minta dukungan dari semua komponen masyarakat terutama OKP dan Ormas agar berperan partisipatif,” kata Stevin Mellay, di Ambon, Jumat 10 November 2023.
Menurut Stevin Mellay, Bawaslu Maluku, kerap mengalami kendala yang cukup signifikan dalam melakukan pengawasan. Sehingga perlu partisipasi dari semua pihak.
Kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam lingkup Bawaslu Maluku hingga di 11 kabupaten/kota.
“Kekurangan SDM di lingkup panitia pengawas di 118 kecamatan. Sesungguhnya ini bukan soal kita berbicara, tapi mari sama-sama melakukan pengawasan,” ujarnya.
Dijelaskan, pengawasan partisipatif membuka peluang bagi setiap warga negara untuk berkontribusi aktif dalam memastikan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia, khususnya di Maluku.
Dengan adanya pengawasan partisipatif, juga dapat memudahkan Bawaslu mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama tahapan Pemilu.
Misalnya, seperti dugaan kasus perselingkuhan oleh salah satu calon legislatif DPRD Maluku asal Parpol Nasdem, Akhirnya, Bawaslu mengambil tindakan berkoordinasi dengan Polda Maluku terkait infromasi tersebut.
“Kami dapat informasi dari masyarakat, dan kami langsung koordinasi dengan Polda Maluku. Sekarang, salah satu calon legislatif itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini bentuk dari pada pengawasan partisipatif, terangnya.
Partisipasi masyarakat sebagai pengawas partisipatif sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan demokrasi terpelihara dengan baik. (MON)
