RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (DPP-IKMANEMA) Burhanuddin Rumbow mengatakan, pihaknya komitmen membantu pemerintah daerah (Pemda) Maluku untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan pesisir di Maluku.
“Bagi kami adalah langkah yang kemudian kami angkat hari ini, demi membantu nelayan kita dari sisi kapasitas SDM kemudian bagaimana membantu nelayan kita untuk mewujudkan nelayan yang cerdas, mandiri, dan sejahtera. Kami berharap bahwa kedepan ada program-program yang kemudian pemerintah kota maupun provinsi malalui dinas terkait bisa bersinergis bersama dengan IKMANEMA,” ujar Rumbouw saat diwawancarai, Kamis (21 September 2023).
Dijelaskan, penguatan kapasitas dimaksud melalui acara diskusi publik dan silaturahmi akbar nelayan sekota Ambon di dua tempat, di Desa Laha dan Desa Latuhalat. Sedangkan untuk kegiatan di Desa Laha lebih cenderung untuk sosialisasi terkait dengan penangkapan ikan terukur untuk nelayan dan sosialisasi BBM satu harga untuk wilayah Kota Ambon diikuti agenda sunatan massal dan pengobatan gratis.
Lebih lanjut ungkap Rumbouw, regulasi penangkapan ikan terukur berdasarkan peraturan kementrian kelautan perikanan (Permen KP), No.11 tahun 2023, kapal yang berukuran 30 GT keatas tidak bisa beroperasi di perairan Maluku, karena aturan itu membagi sesuai zona, dan Maluku termasuk zona tiga.
“Oleh sebab itu, kami IKMANEMA mempertegas agar pemda dapat membuat regulasi untuk negeri adat agar adanya sasi untuk wilayah yang kemudian harus dikonservasi. Kalau soal nelayan pesisir semua lini harus sinkron termasuk para nelayan kecil agar ada pendapatan bagi nelayan, pedagang (jibu-jibu) dan pemerintah biar tidak saling membawa kerugian. Semua stakeholder harus saling bahu membahu untuk membangun potensi kelautan di wilayah Maluku,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Desa (Sekdes) Laha, Fahmi Mewar menyambut baik kegiatan tersebut. Diakui, sektor perikanan sangat penting, apalagi Laha dan Latuhalat ialah daerah sentral perikanan di Ambon.
“Sesuai data pemerintah negeri, 87 KK yang berprofesi sebagai nelayan. Kita upaya dengan teman teman IKMANEMA agar nelayan bisa punya surat izin melaut (SIM). Dinas terkait memang sudah memberikan sinyal untuk mendata. Sampai saat ini kita telah mengirim data ke pemkot sebanyak 42 orang,” pungkas Fahmi. (SSL)
