RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — NAMLEA, — Katua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengaku anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pemkab Buru yang saat ini dialokasikan sebesar Rp 500 Juta ialah anggaran non tahapan pilkada.
“Terkait dengan persoalan anggaran kemarin diperuntukkan untuk non tahapan pemilu, jadi di luar dari kegiatan-kegiatan pentahapan pemilu di November 2023,” ujar Rumra saat diwawancarai koran ini, di Namlea, Selasa 11 April 2023.
Dijelaskan oleh Politisi PKS itu, surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah cukup jelas bahwa alokasi anggaran pilkada di tiap daerah kabupaten kota sudah harus ditetapkan 40 persen dari APBD 2023.
“Dan diharapkan penganggaran Pilkada sudah diusulkan di APBD 2023 di setiap kabupaten kota untuk menganggarkan 40 persen dari total usulan rancangan anggaran. Di Pemkab Buru usulannya Rp 30 Milyar lebih sementara Bawaslu mendekati angka itu,” jelasnya.
Makanya, sambung Rumra, komisi I DPRD Maluku harapkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buru serta KPU dan Bawaslu segera melakukan rapat internal untuk sama-sama dilakukan verifikasi berapa besar PAGU nya.
“Nanti setelah diketahui berapa besar PAGU baru bisa kita tetapkan berapa besaran dari 40 persen yang seharusnya dialokasikan tahun ini,” terang dia.
Sementara angka Rp 500 juta untuk non tahapan pilkada lanjut dia, maka diharapkan di perubahan APBD 2023 suka atau tidak suka namun wajib untuk 40 persen dana dialokasikan tahun ini.
“Dalam rapat yang sudah kami lakukan sebelumnya kami mencoba untuk memfasilitasi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Sehingga mudah-mudahan dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digagas oleh DPRD dan Pemda Maluku nanti akan kita bicarakan, mengingat ini adalah pilkada serentak,” lanjut dia.
Olehnya itu, dirinya meminta agar segera disimulasikan co-sharing anggarannya seperti apa, karena kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil. Apalagi ada mekanisme penyaluran dana alokasi khusus (DAK) yang mana adanya intervensi dari pempus.
“Oleh karena itu kita harapkan di perubahan anggaran APBD 2023 Pemkab Buru dan kabupaten kota lain harus safety anggarannya. Rencana nanti kita ke Malra untuk melakukan pengawasan untuk memastikan terkait anggaran pilkada serentak agar bisa dialokasikan juga,” tutup wakil rakyat empat periode itu. (SSL)
