RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Enam kabupaten dan kota di Maluku terima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), pada ajang UHC Award 2023 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, 14 Maret 2023.
Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berhasil memiliki jumlah peserta terbanyak yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Kesehatan Sehat (JKN-KIS), jumlah peserta yang terdaftar dengan angka 207.138 peserta.
Sementara itu, lima kabupaten kota lainnya, yakni Kabupaten Buru, jumlah peserta mencapai 140.668 peserta, Buru Selatan (Bursel) sebanyak 75.637 peserta yang terdaftar, Kota Tual berada di angka 88.893 peserta, Maluku Barat Daya (MBD) sebanyak 89.172 peserta, dan Seram Bagian Timur (SBT) memiliki 147,110 peserta.
Dalam program UHC award tersebut, Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin., ia mengapresiasi berbagai upaya dan kerja keras pemda yang terus konsisten mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program prioritas nasional.
Diwawancarai terpisah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Ambon, Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf.,SE,AAAK., mengaku dari enam Kabupaten kota dari Maluku yang meraih penghargaan, ia berharap seluruh kabupaten kota masuk dalam skema UHC.
“Tentunya kita apresiasi. Mungkin dari lima daerah kabupaten kota yang belum menerima penghargaan kita terus melakukan pendekatan untuk memberikan support dalam hal sosialisasi, olehnya itu sebagai penyelenggara khususnya di Provinsi Maluku, kami selalu menyampaikan ke pemerintah daerah setempat,” akui Assaqqaf.
Dikatakan, sebenarnya yang paling penting ialah kebijakan anggaran, sehingga Pemda khususnya yang belum menganggarkan atau belum mengintegrasikan programnya dalam jaminan kesehatan bisa mencapai diatas 95 persen juga.
“Sekarang memang kami bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten menyukseskan progam JKN masuk dalam penghargaan program UHC. Kalau dilihat di Provinsi Maluku baru mencapai 93.86 persen,” kata dia.
Tadi lanjutnya, terdapat 22 provinsi yang sudah menerima UHC award. Ia berharap di tahun depan Provinsi Maluku sudah bisa menerima UHC award itu.
“Sebenarnya tinggal dua persen untuk mencapai kriteria penghargaan. Kalau dihitung berdasarkan jumlah penduduk provinsi, masih ada 115.758 jiwa yang belum terdaftar di JKN. Karena total penduduk Maluku 1,8 juta jiwa. Yang sudah masuk 1,7 juta jiwa penduduk,” lanjutnya.
Harapan saya sambung Assaqqaf, tahun ini sudah ada kebijakan anggaran, data-datanya juga disinkronkan, lantaran UHC ini berkaitan dengan data. Jangan sampai datanya juga tidak memenuhi kriteria, jadi masyarakat yang dibantu memang betul-betul masyarakat yang memenuhi kriteria masuk dalam kategori penerima bantuan.
“Jangan sampai yang menerima adalah orang-orang yang mampu. Kalau peserta BPJS totalnya 1,7 juta jiwa. Kalau untuk peserta mandiri istilahnya Bukan Penerima Upah (BPU), 113.400 sekian jiwa, datanya kita update tiap Minggu. Tapi memang kalau misalnya kebijakan anggaran tidak sesuai maka sama saja,” paparnya. (SSL)
