Sejumlah Organisasi Desak Kapolda Dicopot

  • Bagikan

RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Konflik antarwarga di beberapa tempat di Provinsi Maluku belakangan ini dinilai sebagai bentuk ketidsaksigapan  aparat keamanan.  Padahal, Kepolisian yang memiliki intelijen dinilai harus  bisa menganalisa setiap persoalan yang  kecil sebelum berkembang  menjadi besar.

Penilaian itu membuat sejumlah organisasi pemuda,   seperti Rumah Muda  Anti Korupsi (RUMMI), Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Seram Bagian Timur (FKPM SBT),  dan  Revolusi Beta Kudeta (RBK) mendesak   Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, dicopot dari  jabatannya.

“Kami mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, untuk segera mencopot Kapolda  Maluku, karena tidak becus menangani rentetan konflik-konflik komunal di Bumi Maluku,” kata  Fadel Rumakat saat membacakan pernyataan sikap  di Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa, 14 Februari 2023.

Tidak hanya Kapolda, Rumakat dkk juga mendesak Direktur Intelkam Polda Maluku Kombes Pol, I Gede Arsana, ikut   dicopot. Sebab, kata dia,  sebagai direktur yang membidangi fungsi intelijen,  dinilai tidak  bisa membaca potensi konflik di Maluku.

“Dirintelkam, tidak mampu dan tidak tanggap dalam membaca potensi konflik yang marak terjadi di  Provinsi Maluku,” ucapnya.

Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Maluku juga mendesak Kapolri mencopot empat Kapolres di

jajaran Polda Maluku. Yakni, Kapolres Seram Bagian Timur (SBT),  Seram Bagian Barat (SBB), Maluku  Tengah, dan Maluku Tenggara. Mereka dinilai   tidak  dapat menyelesaikan sejumlah kasus  di lapangan.

“Mosi tidak percaya kepada institusi Polri khususnya Polda Maluku, karena dinilai gagal dalam  mengurus dan mengawal Kamtibmas di lingkungan masyarakat Maluku,” tambahnya.

Solidaritas Pemuda Maluku berharap,   kedepannya ada putra Maluku yang ditunjuk memimpin  Polda Maluku. Sebab, analisa mereka   anak daerah, dapat mencegah   konflik-konflik komunal  yang muncul selama ini.

“Kami beranggapan bahwa selama ini faktor ketidakbecusan aparat kepolisian  dalam menangani konflik di  Maluku, karena mungkin pimpinan Polda bukan anak asli Maluku. Kami meminta kepada Kapolri untuk

segera mengangkat anak asli Maluku sebagai pimpinan  Polda kedepannya,” ucap mereka.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat yang dikonfirmasi Rakyat Maluku terkait tuntutan dan tudingan  sejumlah organisasi itu, enggan menanggapinya.  (AAN)

  • Bagikan