RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID, AMBON — Tingkat partisipasi atau peminat masyarakat dari kabupaten/kota di Provinsi Maluku untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi di Universitas Terbuka (UT) Ambon, mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Demikian diungkapkan Direktur UT Ambon, Adrian,S.E.,M.M, saat berbincang-bincang dalam Obrolan Rakyat Maluku (ORM), Kamis, 2 Februari 2023.
Menurut Adrian, peningkatan menunjukan bahwa masyarakat sudah mulai teredukasi dengan stigma bahwa belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun dan di manapun setiap orang bisa belajar.
“Di akhir tahun 2022 saja sudah terlihat sebanyak 500 calon mahasiswa yang mendaftar di UT Ambon. Tentu didukung kerjasama kita dengan beberapa instansi pemerintah dan mitra, serta didukung promosi oleh media-media massa dan media sosial, makanya angka partisipasi tinggi,” kata dia.
Dikatakan Adrian, angka partisipasi tertinggi berada di Kota Ambon, diikuti Maluku Tengah (Malteng) dan kemudian Kabupaten Buru.
“Di setiap kabupaten/ kota, terdapat pengurus Pokja yang menjadi pusat akademik maupun administrasi untuk meneruskan informasi ke agen UT Ambon,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jumlah mahasiswa dominan dari instansi kepolisian, termasuk di dalamnya ada mahasiswa yang juga berasal dari daerah yang cukup jauh dari ibu kota provinsi, seperti Tual, Maluku Barat Daya (MBD), dan Dobo.
Mahasiswa yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari ibu kota provinsi, sambung Adrian, bukanlah sesuatu yang harus dijadikan tantangan. Sebab, masalah jarak, keterbatasan akses listrik dan internet dapat dilewati atas kerjasama yang baik.
“Pendidikan sudah tidak lagi kita datangi, tapi bagaimana pendidikan yang mendatangi kita. Kalau kita lihat rate nya, kebanyakan mahasiswa yang baru mendaftar rata-rata dari Polri yang berasal dari tiap pulau di Maluku,” jelasnya.
Di kesempatan itu, Rahman Hasim, S.Ip., M.Si, salah satu Dosen FISIP UT Ambon, mengungkapkan, terkait dengan perubahan status menjadi PTN Berbadan Hukum (BH), maka efeknya terhadap tata kelola administrasi performa keuangan UT Ambon yang akan diberikan suatu otoritas untuk mengelola keuangannya tersendiri.
“Tapi tetap dalam pengawasan dari Kementerian Keuangan, karena kita tunduk pada kebijakan pemerintah. Dengan keuangan yang baik tentu akan meningkatkan dampak pelayanan,” terangnya.
“Contohnya kalau di daerah timur kita nanti melayani sampai ke pelosok-pelosok. Karena saat ini kita agak kesulitan untuk menjangkau lantaran sinyal yang susah didapatkan, tapi dengan adanya UT PTN BH ini, nanti daerah-daerah yang selama ini di luar jangkauan akan kita layani lebih maksimal,” tambah Hasim. (SSL/ RIO)
