PMII Nilai DPRD Gagal Kawal Kepentingan Rakyat

  • Bagikan

RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ambon, melakukan aksi di depan kantor DPDR Kota Ambon, Kamis 22 September 2022. Pasalnya PMII menilai DPRD gagal kawal kepentingan rakyat.

Jenderal lapangan aksi massa PMII Ambon, Taufik Souwakil, mengatakan
penilaian DPRD gagal kawal kepentingan rakyat buntut adanya dugaan pungli yang melibatkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Azis Tunny dan dan Alham Valeo sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika Ambon (APMA).
“Dewan sangat lemah tangani masalah yang dihadapi di Pasar Mardika,” kata Taufik saat menyampaikan aspirasi di Ruang Paripurna Baileo Belakang Soya Ambon, Kamis 22 September 2022.

Dia mengakui, area pertumbuhan ekonomi ada di Pasar Mardika, bagaimana bisa ada dugaan tindakan suap dan pungli. Itu artinya DPRD Kota Ambon tidak serius.

Sementara itu, Ketua Eksternal PMII Ambon, Husen Marasabessy menanyakan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan.
Pasalnya, DPRD dengan sengaja membiarkan pembayaran lapak di atas trotoar ke pihak ketiga, bukan ke Dinas Indag.

“Kenapa lapak dibayar ke pihak ketiga bukan Dinas Indag? DPRD Kota Ambon ini fungsinya apa” ungkap Husen.

Diketahui, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Ambon gelar unjuk rasa di DPRD Kota Ambon.
Mulanya, massa aksi ini menjadikan Lapangan Galunggung sebagai titik kumpul.

Mereka kemudian menuju ke kantor DPRD Kota Ambon. Mereka membawa sejumlah poster yang beberapa diantaranya bertuliskan meminta pihak kepolisian menangkap dan penjarakan Azis Tunny dan Alham Valeo.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Ambon, Taha Abubakar mengatakan, DPRD belum mengetahui pasti harga lapak yang dijual ke pedagang.

Tapi, dalam waktu dekat ini, pihak Komisi II akan mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon maupun pihak-pihak terkait untuk masalah ini dibahas secara bersama.

“Soal harga lapak, ya nanti kita undang Disperindag untuk menanyakan secara langsung,” kata Taha kepada wartawan.

Dia mengaku, memang pihak komisi sudah melakukan investigasi soal harga lapak yang dijual. Tapi, dalam pasar tersebut sarat akan berbagai kepentingan. (MON)

  • Bagikan