RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sejumlah elemen pemuda khususnya kalangan aktivis mahasiswa menggelar aksi demonstrasi secara berkelanjutan di berbagai daerah dengan tuntutan yang sama, yakni menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Terlepas dari tuntutan massa aksi, akibat dari kenaikan BBM juga bermunculan opini negatif yang menyudutkan kepala pemerintahan hingga ke daerah, terlebih kepada PDI Perjuangan atau PDIP sebagai partai penguasa di NKRI saat ini.
Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Dr. Josep A. Ufi, SS, MA, menilai saat ini memang banyak oknum-oknum tertentu yang menjadikan isu kenaikan BBM untuk menyerang elit pemerintahan terkhususnya Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan partainya (PDIP).
“Meski kita sedang berada pada kondisi kompleksitas sosial global yang membuat pemerintah harus menyesuaikan harga BBM, namun disisi lain kami melihat masalah kenaikan harga BBM dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan elektabilitas Presiden dan partainya,” kata Josep, kepada koran ini via seluler, Kamis, 15 September 2022.
Menurutnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah memperhitungkan kenaikan harga BBM di tengah masyarakat. Dan dalam perjalanannya, tidak ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan suplay BBM yang diambil alih oleh industri serta tindakan penimbunan BBM.
“Oleh karena itu, semoga pemerintah dapat mengendalikan dampak kenaikan harga BBM secara terintergrasi dan poporsional. Sehingga, masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan harga BBM,” harap Josep.
Terkait kedatangan Presiden Jokowi di Provinsi Maluku sebanyak dua kali dalam bulan September 2022 ini, Josep mengaku hal itu merupakan suatu momen yang mengejutkan.
“Saya melihat hal ini dari sisi yang netral, yang pertama sangat wajar apabila kepala negara melakukan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten/kota di Maluku, apalagi daerah terebut berada di perbatasan,” tuturnya.
Dikatakan Josep, apabila dalam kunjungan kerja kali ini Jokowi mampu membawa perubahan dalam aspek pembangunan di Maluku, seperti merealisasikan Pogram Strategis Nasional (PSN) yang mencakup LIN, ANP dan Blok Masela, maka elektabilitas sebagainya kepala negara patut diapresiasi.
“Namun jika dalam beberapa waktu kedepan tidak ada pembangunan di daerah yang dikunjungi, maka safari kali ini hanya sebagai safari politik menjemput momen 2024 mendatang,” tandasnya.
Terpisah, Direktur Parameter Wilayah Konsultindo Wilayah Kerja Indonesia Timur, Edison Lapalelo, juga mengungkapkan bahwa naik turunnya kenaikan harga BBM pasti berdampak pada sentimen elektoral partai yang sedang memimpin.
“Hal demikian bukan hanya terjadi pada PDIP, contoh pada masa kepemimpinan SBY dari Partai Demokrat juga diguncang saat kenaikan harga BBM,” ucap Edison. (SSL)
