AMBON — Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Maluku bakal digelar Mei mendatang. Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Hanura Maluku telah dikantongi Achmad Ohorella.
Achmad Ohorella kepada Rakyat Maluku mengatakan, pasca Musyawarah DPD Hanura Maluku beberapa waktu lalu, struktur kepengurusan telah disampaikan ke DPP. Bahkan, SK kepengurusan juga telah diterbitkan dan dikantongi oleh DPD Hanura Maluku sejak beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, maka segala polemik di internal Partai Hanura Maluku telah selesai. Kalau ada yang masih mempersoalkannya, itu hanya riak-riak politik di internal partai.
“SK sudah saya terima. Kemarin kami telah menggelar rapat dengan sejumlah kader yang terakomodir dalam kepengurusan di DPD Hanura Maluku,” kata Ohorella, Selasa 19 April 2022.
Ohorella mengaku DPD telah diperintahkan oleh DPP Partai Hanura untuk segera melakukan konsolidasi di internal partai untuk menyiapkan struktur kepengurusan secara menyeluruh menjelang tahapan verifikasi Partai Politik (Parpol) yang akan dilakukan KPU sebagai peserta Pemilu 2024.
Menurutnya, memang konsolidasi internal telah dilakukan sebelumnya, namun sedikit terkendala karena ada dinamika yang terjadi di internal DPD Hanura. Namun, sekarang persoalannya telah selesai pasca SK DPD diturunkan.
“Jadi tugas kami sekarang melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten/kota dalam rangka verifikasi KPU untuk Pemilu 2024 nanti,” jelasnya.
Ohorella juga membantah isu perombakan komposisi di fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten/kota maupun provinsi.
Dia menyebut, fraksi-fraksi merupakan alat perjuangan partai dan juga merupakan miniatur partai di parlemen. Sehingga komunikasi dan koordinasi antar fraksi di parlemen dengan partai tetap berjalan biasa.
“Selama tugas-tugas yang diberikan partai ke fraksi itu bagus dan dilaksanakan dengan baik, maka pasti tidak ada perombakan di tubuh fraksi. Yang pasti isu perombakan itu tidak benar,” tegas dia.
Memang akan ada evaluasi terhadap fraksi-fraksi sebelum dilakukan rolling alat kelengkapan di DPRD, dan ada hak fraksi untuk menempatkan anggotanya pada tiap-tiap alat kelengkapan. Tapi itu berdasarkan usulan dari partai.
“Jadi kalau fraksi menjalankan tanggungjawab secara baik, tentu partai akan memberikan apresiasi dan reward atas tugas-tugas yang dilaksanakan,” jelasnya.
Kata Ohorolla, segala perbedaan yang terjadi ditubuh partai Hanura Maluku telah usai, saatnya merangkul semua untuk membangun partai lebih baik. Semua kader akan tetap diakomodir sehingga tidak ada lagi paksi-paksi di internal.
“Terkait dengan agenda pelantikan pengurus DPD Hanura Maluku, sesuai rapat bersama itu kami rencanakan berjalan di 20 Mei 2022 mendatang,” tandasnya. (SAH)
