RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON — Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra strategis guna membahas penanganan dampak bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Maluku. Rapat berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Maluku, Rabu, 6 Agustus 2025 .
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku.
Fokus utama rapat adalah mengevaluasi progres dan kendala penanganan infrastruktur terdampak bencana, terutama, jembatan, dan ruas jalan di sejumlah titik rawan bencana.
Wakil Ketua Komisi III, Mumin Refra, yang memimpin jalannya rapat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat proses rehabilitasi serta mitigasi bencana.
“Yang pertama kita bahas adalah penanganan Sungai Wayari, lalu Jembatan Kawanua di Seram Bagian Selatan, Kali Waiama, dan juga beberapa titik di Seram Bagian Barat. Semua itu harus ditangani cepat agar tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar,” tegas Mumin.
Ia menekankan, kerusakan infrastruktur akibat banjir dan longsor berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak cepat untuk memastikan akses vital antarwilayah tetap terbuka dan aman.
