RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon merencanakan pembangunan gedung kantor Walikota baru di kawasan Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala, sebagai bagian dari langkah reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa pembangunan kantor baru tersebut bukan semata proyek fisik, melainkan simbol keseriusan Pemkot dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi di Kota Ambon.
“Ini bukan hanya soal bangunan, tapi juga simbol keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya di Ambon, Minggu, 3 Agustus 2025.
Dijelaskan, kantor walikota saat ini sudah tidak representatif lagi untuk mendukung aktivitas pemerintahan secara optimal. Selain kapasitas yang terbatas dalam menampung Aparatur Sipil Negara (ASN), kondisi bangunan juga dinilai tidak layak dan mengalami kerusakan, termasuk kebocoran yang mengancam keamanan dokumen dan arsip penting.
Pelayanan itu, kata Walikota, rencana pembangunan ini masih akan melalui proses kajian teknis secara menyeluruh sebelum dieksekusi. Sebab Pemkot ingin memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga mendukung reformasi kelembagaan secara substansial.
“Rencana pembangunan kantor baru masih akan melalui proses kajian teknis secara menyeluruh. Kami akan kaji secara cermat agar keputusan yang diambil tidak keliru. Dibutuhkan penilaian dari tim teknis terhadap struktur bangunan saat ini dan perhitungan kebutuhan anggaran,” jelas Walikota.
Rencana pembangunan kantor baru ini juga, lanjut Walikota, merupakan bagian dari agenda strategis Pemkot Ambon dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon tahun 2025 – 2029, yang tengah disusun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon.
“Dukungan legislatif terhadap proyek ini menjadi elemen penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, termasuk penyusunan APBD mendatang. Dan sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar kebijakan publik yang dihasilkan lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (MON)
