RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON — WAKIL Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Agustinus L. Kilikily, menanggapi aksi sasi adat yang dilakukan di kawasan Bandara Jos Orno Imsula baru-baru ini. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti proses pemasangan sasi tersebut, namun menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan tahapan-tahapan penyelesaian lahan bandara sesuai mekanisme yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Kilikily kepada wartawan saat ditemui di lokasi PSDKU MBD pada Rabu, 30 Juli 2025. Menurutnya, proses hibah lahan untuk pembangunan bandara sebenarnya telah dilakukan jauh hari sebelumnya, sehingga aksi pemasangan sasi terkesan tidak berdasar.
“Terkait sasi bandara kemarin, memang saya tidak tahu. Yang saya tahu, proses penyelesaian lahan dari awal sudah dilakukan dan telah diserahkan secara hibah kepada pemerintah,” ujarnya.
Kilikily menyayangkan adanya narasi bahwa pemerintah daerah belum menyelesaikan persoalan lahan bandara, padahal pembangunan fisik bandara sudah berlangsung. Ia menilai perlu ada klarifikasi bersama agar masyarakat tidak salah paham terhadap kerja pemerintah.
“Kemarin itu ada sasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seakan-akan pemda belum menyelesaikan masalah. Padahal proses penyelesaian lahan sudah ada dan bandara pun sudah dibangun,” kata Kilikily.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa jika masih ada permasalahan nonformal seperti permintaan dana adat atau siri pinang, hal tersebut dapat dibahas secara kekeluargaan. Pemerintah, kata dia, terbuka untuk berdialog guna mencari solusi bersama.
“Mungkin ada dana siri pinang yang belum dikasihkan. Itu nanti kita bicarakan baik-baik. Prinsipnya pemerintah tetap terbuka,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten MBD berharap penyelesaian sengketa lahan tidak mengganggu operasional bandara yang strategis bagi konektivitas wilayah kepulauan. Wakil Bupati mengimbau semua pihak untuk mendahulukan dialog dan menjauhkan tindakan sepihak yang dapat menghambat pelayanan publik. (ADV)
