RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON — Universitas Pattimura (Unpatti) tengah merancang langkah strategis besar melalui rencana pendirian rumah sakit pendidikan di lingkungan kampus. Inisiatif ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan Fakultas Kedokteran sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Maluku dan kawasan timur Indonesia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dominggus Malle usai pengambilan sumpah dan pelantikan 36 dokter baru lulusan ke-35 Fakultas Kedokteran Unpatti pada Kamis (24/7/2025) di Aula Lantai 3 FK Unpatti.
Meskipun belum dapat memaparkan detail teknis karena otoritas penuh berada pada Rektor Unpatti, namun Dominggus Malle mengonfirmasi bahwa proses ke arah pendirian rumah sakit pendidikan telah dimulai dan merupakan bagian dari prioritas pengembangan institusi.
“Jadi soal rumah sakit itu saya tidak punya otoritas untuk memberi keterangan, tentunya bisa langsung ke Pak Rektor Universitas Pattimura,” kata Dominggus Malle.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa rumah sakit pendidikan tersebut tidak hanya akan melayani pendidikan klinis kedokteran umum, tetapi juga mencakup dental center sebagai fasilitas pendidikan kedokteran gigi. Fasilitas ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan terintegrasi, serta pelayanan kesehatan lanjutan yang selama ini masih terbatas di wilayah Maluku.
“Mudah-mudahan kalau itu disetujui, berarti dalam waktu dekat Unpatti sudah bisa memiliki rumah sakit,” ungkapnya.
Pembangunan rumah sakit pendidikan ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu lulusan kedokteran. Rumah sakit tersebut diharapkan menjadi laboratorium klinis bagi mahasiswa, sekaligus menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan di kawasan timur Indonesia.
Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, kehadiran rumah sakit pendidikan ini merupakan wujud komitmen Unpatti untuk menghasilkan tenaga medis yang unggul secara akademik, kompeten secara praktik, dan berkarakter kuat dalam etika profesi. Hal ini selaras dengan kebutuhan strategis daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan dokter dan layanan spesialis di wilayah Maluku.
Selain mendorong peningkatan kualitas akademik dan layanan kesehatan, rencana pendirian rumah sakit pendidikan ini juga diposisikan sebagai bagian dari upaya Unpatti memperluas kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam hal pendanaan dan perizinan.
“Memang untuk dananya memiliki dana yang cukup besar, tadi kalau cuma Maluku saja, itu harus dari pemerintah pusat,” jelas Dominggus Malle.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit pendidikan bukan proyek yang dapat ditanggung secara lokal semata. Diperlukan dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk merealisasikan proyek yang memiliki nilai strategis nasional, terutama dalam konteks pemerataan layanan kesehatan dan penguatan sumber daya manusia kesehatan di Indonesia timur.
Dari sisi kebijakan, rencana ini sejalan dengan arahan nasional mengenai penguatan sistem pendidikan kedokteran berbasis rumah sakit pendidikan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan mutu layanan kesehatan di luar Pulau Jawa. Apabila terwujud, rumah sakit pendidikan milik Unpatti akan menjadi yang pertama di Maluku, sekaligus menjadi simbol kemandirian pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut.
Saat ini, masyarakat Maluku masih harus bergantung pada layanan kesehatan lanjutan ke luar daerah, seperti ke Makassar atau Jakarta, yang tidak hanya menguras biaya, tetapi juga menyulitkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah sakit pendidikan Unpatti diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas tantangan ini.
Dengan menyinergikan kapasitas akademik Unpatti, dukungan pendanaan pemerintah pusat, dan kebutuhan riil masyarakat akan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, rumah sakit pendidikan ini diproyeksikan menjadi tonggak baru dalam pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan tinggi di Maluku.
Langkah Unpatti tersebut tidak hanya mencerminkan visi besar universitas dalam mencetak tenaga medis unggul, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian institusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (BM31-JP)
