RAYKATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, bahwa Provinsi Maluku sangat membutuhkan pemerataan tenaga dokter spesialis di 10 kabupaten/kota di luar Pulau Ambon.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur saat mendampingi Menkes dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea, Kabupaten Buru, Kamis, 17 Juli 2025.
“Di Maluku, kami sangat membutuhkan pemerataan dokter spesialis, serta peningkatan insentif agar mereka tertarik bertugas di daerah-daerah terpencil,” kata Gubernur, dalam sambutannya.
Dijelaskan, Provinsi Maluku terdiri dari 1.340 pulau dengan luas wilayah mencapai 712.479 km², di mana 92,4 persen merupakan lautan dan hanya 7,6 persen daratan. Dengan penduduk sekitar 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota, akses layanan kesehatan menjadi tantangan serius.
Di mana, saat ini Maluku memiliki 240 Puskesmas dan 29 rumah sakit. Namun, 10 dari rumah sakit tersebut berada di Pulau Ambon, dan hanya dua yang berstatus rumah sakit kelas B. Dari total 206 dokter spesialis, sebanyak 109 berada di Kota Ambon, sementara 97 tersebar di luar Pulau Ambon.
“Ketimpangan ini perlu segera ditangani agar seluruh masyarakat Maluku mendapat pelayanan kesehatan yang merata,” tandasnya.
Ia juga memaparkan bahwa program Quick Win peningkatan kelas rumah sakit daerah dimulai tahun ini di RSUD Namlea, dan akan dilanjutkan ke lima RSUD lainnya pada tahun 2026. Program tersebut didukung melalui pengadaan alat kesehatan berbasis digital (SIREN), agar layanan sesuai dengan standar BPJS.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan rencana pengembangan pelayanan telemedicine di seluruh kabupaten/kota mulai tahun 2026, termasuk penyediaan rumah sakit bergerak guna menjangkau wilayah tertinggal dan perbatasan.
“Pada 2024, cakupan rekam medis elektronik di Maluku telah mencapai 78 persen. Diperlukan penguatan digitalisasi untuk mencapai 90 persen agar terintegrasi dalam platform Satu Sehat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi kehadiran Menteri Kesehatan sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Pusat dalam memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Ini sukacita besar bagi kami. Pak Menteri bisa menyaksikan langsung tantangan pelayanan kesehatan di provinsi kepulauan seperti Maluku. Rumah sakit yang representatif tidak akan berarti tanpa didukung sumber daya manusia,” pungkasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pertama di Indonesia, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian pemerintah dalam pembangunan kesehatan nasional. (RIO)
