Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, mengusulkan agar produksi minuman keras tradisional jenis sopi diatur secara legal sebagai upaya mengubahnya dari ancaman keamanan menjadi peluang ekonomi.
Hal itu disampaikan Walikota saat menghadiri pemusnahan 5.000 liter sopi hasil operasi razia Polresta Pulau Ambon dan P.p Lease dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, di halaman Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon, Selasa, 21 Juli 2025.
Menurutnya, penanganan terhadap sopi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif seperti razia dan pemusnahan semata. Diperlukan langkah strategis dan komprehensif untuk menjadikan sopi sebagai produk yang terstandarisasi dan bernilai ekonomi.
“Kita tidak bisa terus-terusan hanya memusnahkan. Perlu jalan keluar yang bisa mengubah sopi dari ancaman menjadi peluang ekonomi,” tegas Walikota.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama pemangku kepentingan perlu mulai merancang regulasi yang jelas dan sistem pembinaan bagi para pembuat sopi, mengingat sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
“Kalau masyarakat dibiarkan tanpa arah, sopi bisa menjadi ancaman. Tapi kalau diarahkan, bisa menjadi produk legal yang membawa manfaat ekonomi,” jelas Walikota.
Meski sopi menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan kamtibmas, namun Walikota menekankan industrialisasi dan standarisasi sopi dapat menjadi solusi konkret selama dilakukan di bawah pengawasan ketat demi menghindari penyalahgunaan.
Dalam kesempatan itu, Walikota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya masing-masing.
“Pemerintah terus memantau situasi kamtibmas. Salah satu penyebab utama kekerasan dan kriminalitas di kota ini adalah konsumsi sopi yang tidak terkontrol. Maka itu, saya tegaskan bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi juga tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (MON)
