Belajar dari Tragedi Bahaya Seram
RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, —Belajar dari sejarah kebencanaan yang terjadi di masa lampau, salah satu di antaranya adalah kejadian gempa bumi dan tsunami di Negeri Elpaputih, Pulau Seram, pada 30 September 1989, yang dikenal dengan istilah “Bahaya Seram”, kini Pemerintah Provinsi Maluku mulai membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, dalam sambutan saat membuka kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana (PB) yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) BNPB, di Provinsi Maluku, dipusatkan di Hotel Manise Ambon, selama tiga hari, mulai 24 -26 Juni 2025.
“Bertolak dari kesadaran akan ancaman tersebut yang dapat terjadi kapan saja, maka selaku Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melindungi masyarakat dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar, baik karena faktor manusia maupun faktor alam, termasuk di dalamnya ancaman bencana alam,” kata Sekda.
Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Sekda memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BNPB yang telah menjadikan Provinsi Maluku sebagai salah satu area prioritas dalam pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana.
“Atas nama Pemprov Maluku, saya menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang telah menetapkan Maluku sebagai salah satu wilayah prioritas pelaksanaan simulasi penanggulangan kebencanaan,” ucapnya.
Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat BNPB, Jajat Suarjat, dalam laporannya menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola situasi bencana melalui metode Table Top Exercise (TTX) atau gladi ruang, serta Command Post Exercise (CPX) atau gladi posko.
Ia berharap, melalui simulasi penanggulangan bencana ini akan dapat dibangun sistem dan prosedur koordinasi dan komando yang lebih baik antar stakeholders terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Maluku.
“Simulasi ini dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sehingga, diharapkan sistem koordinasi dan komando antar stakeholders penanggulangan bencana di Maluku semakin solid,” harapnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI dapil Maluku, Alimudin Kolaletna, dalam arahannya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BNPB dan mengharapkan pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan di Kota Ambon, tetapi juga dapat menyentuh wilayah kabupaten/kota lainnya.
“Komisi VII DPR RI berkomitmen mendukung BNPB dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya di kawasan rawan seperti Maluku,” ungkap Kolaletna.
Ia juga mengusulkan agar peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh BNPB berbasis pada kearifan lokal setempat, serta melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga diharapkan melalui pendekatan tersebut edukasi kebencanaan dapat tersampaikan secara lebih efektif dan kontekstual.
“Di era digital saat ini, peran media massa sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan kebencanaan kepada publik,” jelasnya.
Diketahui, simulasi ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Maluku dan Kota Ambon, TNI/Polri, instansi vertikal, hingga relawan penanggulangan bencana. (RIO)
