Apresiasi Maluku Bentuk Koperasi Merah Putih
RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto, mengapresiasi Provinsi Maluku yang berhasil 100 persen membentuk Koperasi Merah Putih di setiap desa/ kelurahan. Ia optimistis koperasi tersebut akan berjalan sesuai rencana dan menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa/ kelurahan.
Hal itu disampaikan Mendes Yandri saat meluncurkan Program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan di Maluku, yang dirangkaikan dengan dialog bersama para pemangku kepentingan di Auditorium Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Rabu, 18 Juni 2025..
“Pertama, kita apresiasi kepada Gubernur dan Pemerintah Provinsi Maluku yang telah 100 persen membentuk Koperasi Merah Putih di setiap desa/ kelurahan. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Kami meyakini BUMDes dan Koperasi Merah Putih di Maluku ini menjadi aktor kesejahteraan di tingkat desa/ kelurahan,” ungkapnya.
Menurutnya, koperasi Merah Putih adalah program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Koperasi ini bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dari akar rumput.
Yandri menegaskan, ke depannya pemerintah pusat melalui Satgas Nasional Koperasi Merah Putih akan terus mengawal pelaksanaan program ini di Maluku untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.
“Kita datang ke sini bukan untuk memperberat persoalan, tapi kita ingin mencari solusi yang terbaik. Jadi, komunikasi kita sudah bangun dengan pak gubernur, dan kami juga sudah membagi wilayah kerja untuk Maluku ditangani oleh Wakil Menteri Desa,” ujarnya.
Hingga pertengahan Juni 2025, kata Yandri, telah terbentuk lebih dari 80.000 koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Di Maluku, pembentukan koperasi ini didukung penuh melalui pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus di seluruh desa dan kelurahan.
Dia menjelaskan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di tingkat akar rumput.
“Dengan regulasi yang sudah sangat kuat, seperti Keppres dan Instruksi Presiden, saatnya pemerintah daerah memastikan koperasi yang terbentuk tidak hanya formalitas, tetapi hidup dan produktif,” katanya.
Program Koperasi Merah Putih sendiri dirancang sebagai model koperasi yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan nasional, distribusi sembako, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Menteri Desa menyatakan akan terus meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan di daerah agar pembentukan koperasi Merah Putih tidak berhenti di atas kertas.
“Ini bukan sekadar administrasi, tapi penguatan fondasi ekonomi desa. Kita ingin rakyat desa benar- benar merasakan manfaatnya,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyebut dari 1.235 desa dan kelurahan, sebanyak 534 koperasi telah memiliki badan hukum, sementara 701 lainnya sedang dalam proses pengesahan.
Ia mengakui, tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan tidak menyurutkan semangat gotong royong dan koordinasi lintas sektor.
“Keterbatasan jumlah notaris dan sulitnya akses ke beberapa pulau bukan hambatan. Dengan kerja sama berbagai pihak, percepatan ini bisa diwujudkan,” ujar Hendrik.
Ia juga menilai kehadiran Mendes PDTT menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan dari desa hingga ke kelurahan, khususnya di wilayah kepulauan.
Program Koperasi Merah Putih dirancang untuk terintegrasi dengan program ketahanan pangan nasional, distribusi sembako, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Menteri Yandri menekankan bahwa pembentukan koperasi ini tidak boleh hanya sebatas administrasi.
“Kita ingin koperasi ini benar-benar hidup, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat desa,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Anggota DPR RI Widya Pratiwi, Anggota DPD RI Novita Anakotta, serta para kepala daerah, camat, kepala desa, dan pendamping desa dari seluruh kabupaten/kota se-Maluku. (MON)
