RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk melalui Kantor Cabang Ambon resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Maluku. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penyediaan layanan dan fasilitas perbankan bagi jajaran Kemenkum Maluku.
Ruang lingkup kerja sama meliputi penyediaan jasa layanan perbankan serta pengaktifan sistem transaksi digital untuk seluruh satuan kerja, termasuk unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kanwil Kemenkum Maluku. Implementasi layanan mencakup pembayaran gaji, tunjangan kinerja (tunkin), serta transaksi keuangan lainnya secara digital yang lebih cepat, aman, dan minim penggunaan uang tunai.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Pemimpin Cabang BRI Ambon, Gilang Surya Pratama, dan Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Dr. Saiful Sahril, A.Md.IP., S.Sos., M.H., disaksikan oleh jajaran manajemen dari kedua belah pihak.
“Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan BRI terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum Provinsi Maluku, khususnya dalam memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi ASN serta mendukung digitalisasi transaksi di instansi pemerintah,” ujar Gilang Surya Pratama.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Dr. Saiful Sahril, menyambut baik kerja sama ini dan berharap sinergi yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan keuangan instansi serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
“Kerja sama ini diharapkan memberi dampak positif, dan kami berharap BRI Ambon berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dengan tetap menjaga hati,” ujarnya.
Tentang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI memiliki jaringan layanan yang luas dan solusi digital modern untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk institusi pemerintah. BRI terus berinovasi untuk mendukung transformasi digital dan tata kelola keuangan yang efektif di sektor publik. (*)rmasuk institusi pemerintah. BRI terus berinovasi untuk mendukung transformasi digital dan tata kelola keuangan yang efektif di sektor publik. (*)
