RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Sebanyak 140 perusahaan yang beroperasi di Kota Ambon belum terdaftar secara resmi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Kondisi ini dinilai berdampak serius terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) KAMIPARHO Ambon, Loy Solissa, mengungkapkan hal itu dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Ambon di Gedung DPRD, Rabu, 4 Juni 2025. Ia mendesak DPRD agar segera menindaklanjuti temuan tersebut.
“Hasil identifikasi kami menunjukkan ada ratusan perusahaan yang tidak pernah terdaftar di Pemkot Ambon. Ini sangat memengaruhi pendapatan daerah,” kata Solissa.
Menurutnya, sebagian besar perusahaan tersebut telah beroperasi bertahun-tahun di Ambon tanpa memiliki kantor cabang di kota ini. Mereka mengambil hasil atau sumber daya dari Ambon dan membawanya ke kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta.
Ironisnya, kata Solissa, Pemkot Ambon melalui dinas teknis belum pernah mengambil langkah tegas terhadap praktik tersebut. Akibatnya, potensi ekonomi dari aktivitas perusahaan-perusahaan ini tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat Ambon.
“Hasil dari sini, tapi yang disejahterakan orang luar. Ini harus dihentikan, karena omzet perusahaan-perusahaan itu tidak masuk ke kas daerah,” ujarnya.
FSB KAMIPARHO pun mendorong agar Komisi I DPRD Ambon merekomendasikan pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Ambon tanpa legalitas daerah.
“Masalah ini bukan satu-satunya. Kami juga temukan berbagai persoalan lain, dan semuanya sudah kami serahkan datanya ke komisi. Harus ada Perwali agar kesejahteraan masyarakat Ambon dapat meningkat,” tegas Solissa.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Ambon, M. Aris Soulisa, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami telah menerima data dari FSB KAMIPARHO. Komisi tidak akan tinggal diam. Kami akan mengoordinasikannya dengan dinas terkait untuk langkah selanjutnya,” ujar Soulisa. (MON)
