Gubernur: Tuntaskan Kemiskinan, Pendidikan, dan Gizi
RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Sebagai wujud pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah Provinsi Maluku, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, berharap kepada seluruh bupati/ walikota untuk segera melaksanakan empat hal penting di daerahnya masing-masing.
Pertama, percepatan penuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, percepatan pembentukan koperasi merah putih. Ketiga, percepatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan keempat, penyelenggaraan makan bergizi gratis.
Harapan itu disampaikan Gubernur dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026, di Hotel Santika Premier Ambon, Selasa, 27 Mei 2025.
Menurutnya, ini merupakan Musrenbang pertama dalam lima tahun pemerintahan periode 2025-2029, dan menjadi tahapan krusial bagi seluruh kepala daerah, serta merupakan fondasi awal mensinergikan pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga, Musrenbang ini diharapakan dapat berjalan dan menjadi wadah dalam menyusun RKPD Provinsi Maluku tahun 2026.
“Untuk itu, pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi besar Pemerintah Provinsi Maluku yakni, transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045, yang tertuang dalam tujuh misi Sapta Cita, dan selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” terangnya.
Dengan mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif”, Gubernur menjelaskan bahwa tema yang ada mencerminkan penguatan fondasi menuju pemerataan kemandirian daerah melalui tujuh prioritas pembangunan.
Yakni, pertama, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarustamaan Gedsi. Kedua, peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi dan air yang berbasis sumber daya lokal. Ketiga, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Keempat, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial.
Kelima, pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim. Keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas. Dan ketujuh, penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.
“Arah pembangunan Maluku saat ini tidak terlepas dari berbagai kondisi global maupun nasional, untuk itu kehati-hatian dalam mengelola fiskal betul-betul harus bijaksana dan cermat dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” jelas Gubernur.
Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Gubernur menjelaskan di Provinsi Maluku terdapat tiga proyek strategis nasional. Yakni, Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela, dan Pengembangan Maluku Integrated Port.
“Selain itu kita masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan yang cukup kompleks, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang perlu ditingkatkan, keterbatasan prasarana dasar, serta pengembangan ekonomi khusunya sektor unggulan yang belum optimal,” ungkapnya.
Namun dengan sinergi kebijakan dan kerja sama yang kuat antar semua pihak, Gubernur mengaku yakin pihaknya dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjaga stabilitas sosial yang kondusif demi mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan.
“Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, pentingnya diskusi yang terarah dan substantif, agar perencanaan tahun 2026 benar-benar implementatif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Musrenbang ini turut dihadiri Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Anggota DPD RI Novita Anakotta, Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pangan Nasional.
Hadir juga Sekda Maluku didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Bappeda serta Pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur masyarakat sipil, dan stakeholder terkait. (RIO)
