Rakor Pangan Wilayah Indonesia Timur
RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi krisis harga pangan di daerah kepulauan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Wilayah Indonesia Timur, yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional di Ruang Rapat Nusantara, kantor setempat, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Mei 2025.
Dalam forum tersebut, Gubernur Hendrik mengungkapkan tingginya disparitas harga bahan pokok antara ibu kota provinsi dan wilayah-wilayah terpencil di Maluku. Ia mencontohkan harga beras medium di Kota Ambon yang mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.500/kg.
Sementara di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar (KKT), Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara (Malra), harga beras bisa melonjak hingga Rp23.000 – Rp30.000/kg. Hal serupa terjadi pada komoditas gula yang di Ambon dijual Rp18.500/kg, namun di daerah terpencil harganya bisa setara dengan beras.
Menurut Gubernur, ketahanan pangan di wilayah kepulauan menghadapi lima tantangan utama, yakni, pertama, tingginya disparitas harga antar pulau. Kedua, fluktuasi harga akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan.
Ketiga, ketergantungan terhadap suplai dari luar daerah. Keempat, distribusi logistik yang sangat tergantung pada kondisi cuaca karena menggunakan moda laut. Dan kelima, ketergantungan masyarakat terhadap beras SPHP sebagai bahan pokok utama.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Gubernur Maluku menawarkan empat solusi strategis yang tengah digodok untuk diterapkan di daerahnya. Pertama, penerapan kebijakan satu harga bahan pangan pokok di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Kedua, peningkatan subsidi transportasi dan distribusi pangan, baik dari APBN maupun APBD.
Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi vertikal termasuk TNI/Polri untuk menjamin kehadiran negara di tengah masyarakat. Dan keempat, pembentukan BUMD pangan untuk menjaga stabilitas harga serta keseimbangan antara suplai dan permintaan.
Selain itu, Gubernur juga mengimbau Pemerintah Pusat agar segera menyalurkan kembali beras SPHP ke Maluku serta melakukan penyesuaian terhadap HET SPHP untuk regional 3, yang mencakup wilayah Maluku dan Papua.
“Solusi jangka panjang yang kita butuhkan adalah mengubah posisi daerah-daerah di Timur Indonesia dari konsumen menjadi produsen bahan pangan. Kita memiliki lahan luas, iklim yang mendukung, dan tanah yang subur. Sudah saatnya kita mandiri dalam pangan,” tegasnya menutup paparan.
Rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Barat, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Badan Pangan Nasional, Deputi II Kantor Staf Presiden, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta para pemangku kepentingan lain baik secara luring maupun daring. (RIO)
