RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Menghadapi krisis fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak luas pada pembangunan dan pelayanan publik di Maluku, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku menginisiasi sebuah dialog publik yang akan digelar pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Ketua Tim Dialog Publik, Samson Ataparry, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret PDIP Maluku untuk merespons dinamika anggaran yang tengah melanda pusat dan daerah, khususnya dalam konteks peningkatan kebutuhan masyarakat dan keterbatasan fiskal negara.
“Ini bukan hanya soal relokasi anggaran, tetapi terjadi pemangkasan anggaran pembangunan untuk pelayanan publik dan lainnya. Makanya penting kita bahas ini bersama untuk mencari solusi terbaik dari kebijakan dimaksud,” kata Ataparry, kepada wartawan di Ambon, Kamis, 15 Mei 2025.
Dialog publik ini mengusung tema “Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Maluku?”, dengan tujuan utama memetakan persoalan mendasar yang timbul akibat kebijakan efisiensi anggaran. Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam diskusi adalah dampaknya terhadap pelayanan publik, peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, serta potensi konflik komunal di masyarakat.
“Dialog ini juga akan menjadi forum strategis untuk merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bahkan hingga ke tingkat pusat,” tegas Ataparry.
Beberapa narasumber yang dijadwalkan hadir dalam kegiatan ini di antaranya, Kepala Bappeda Maluku, Dr. Anton A. Lailossa, yang akan memaparkan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku di tengah keterbatasan fiskal dan utang APBD 2025.
Kemudian Dosen UKIM, Dr. Simon P. Soegijono, yang akan menjelaskan dampak teoritis dan praksis dari efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pengaruhnya terhadap angka kemiskinan dan pengangguran.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Mohammad Latif, yang akan membahas dampak efisiensi terhadap sektor riil dan moneter di wilayah Maluku.
Mantan Rektor IAIN Ambon, Prof. Dr. Hasbullah Toisuta, yang akan memberikan pandangan sosiologis dan kultural tentang bagaimana efisiensi anggaran bisa memicu kerentanan sosial, memudarnya semangat kekeluargaan (gandong), serta potensi konflik komunal.
Serta Anggota DPR RI dapil Maluku, Mercy Ch. Barends, yang akan menyampaikan perspektif politik nasional dan daerah terkait kebijakan efisiensi anggaran serta kondisi fiskal dalam APBN 2025.
“Kita melibatkan narasumber yang benar-benar kompeten. Peserta dialog juga demikian, karena hasil dari diskusi ini akan kita matangkan untuk direkomendasikan ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun pusat sebagai solusi dari kebijakan ini,” paparnya.
Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan uang yang batal beredar di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2025 berjumlah Rp 1.390.726.190.000.
Jumlah ini belum termasuk pemangkasan anggaran pada lembaga-lembaga vertikal, seperti Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan instansi lainnya yang beroperasi di daerah.
Langkah PDIP Maluku ini diharapkan menjadi pemicu dialog kritis antar pemangku kepentingan dalam mencari jalan keluar atas tekanan fiskal yang kini dirasakan berbagai lapisan masyarakat di daerah. (MON)
