RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menyoroti lemahnya kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dinilai menjadi penghambat utama dalam implementasi berbagai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) di lapangan.
Anggota DPRD Kota Ambon, Femri Tuanakotta, mengatakan, minimnya integrasi dan komunikasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi akar persoalan mandeknya sejumlah program strategis Pemkot Ambon. Dan Kondisi ini diperparah oleh tidak maksimalnya peran koordinatif dari Bappeda sebagai instansi perencana.
“Yang kami soroti adalah Bappeda. Kami melihat kinerjanya tidak maksimal, sehingga konektivitas antar OPD tidak terbangun dengan baik,” ujar Femri, saat ditemui di Ambon, Rabu, 7 Mei 2025.
Menurut Femri, Bappeda seharusnya menjadi contoh dan penggerak utama dalam menyatukan arah kebijakan lintas dinas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda.
Ia menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, Bappeda justru mengambil alih peran OPD lain, alih-alih menunjuk pelaksana harian (Plh) sebagaimana diatur dalam mekanisme birokrasi.
“Seharusnya jika ada kepala OPD yang sakit atau berhalangan lebih dari tujuh hari, Bappeda cukup menunjuk Plh. Tapi yang terjadi, Kepala Bappeda justru mengambil alih peran itu sepenuhnya. Ini melenceng dari aturan,” jelasnya.
Femri menilai, kondisi tersebut berdampak pada efektivitas kerja Bappeda sendiri. Tanggung jawab yang terlalu luas membuat kinerja koordinasi terganggu dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan lintas sektor.
Salah satu indikator lemahnya koordinasi, kata dia, terlihat dari ketidaktahuan sejumlah OPD terhadap rekomendasi DPRD Kota Ambon yang seharusnya ditindaklanjuti pada tahun 2023.
“Bayangkan, kami sudah keluarkan rekomendasi resmi tahun lalu, tapi masih ada OPD yang tidak tahu-menahu soal isi rekomendasi itu. Ini bukti kinerja Bappeda tidak berjalan optimal,” katanya.
DPRD berharap, dengan adanya standar kerja yang telah ditetapkan oleh Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, seluruh OPD, termasuk Bappeda, dapat bekerja lebih terukur dan profesional demi mendukung pembangunan kota secara menyeluruh. (MON)
