SULSEL merupakan salah satu wilayah penyangga pangan nasional. Hal ini mendapatkan suport oleh berbagai pihak, termasuk Lantamal VI Makassar.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VI Makassar, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Wahyudi menyatakan komitmennya untuk bersinergi dan mendukung Perum Bulog. Khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan di Sulsel.
Kinerja Bulog Sulsel yang telah berhasil melampaui target pengadaan tahun ini. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti nyata dari kerja keras seluruh jajaran Bulog, baik di kantor maupun di lapangan.
“Alhamdulillah, saya melihat langsung bagaimana kinerja Bulog di Sulsel yang sangat baik. Target yang diberikan bahkan sudah terlampaui. Ini menunjukkan sinergi dan dedikasi luar biasa dari seluruh tim,” kata Brigadir Jenderal TNI (Mar) Wahyudi, saat melakukan kunjungan ke kantor Perum BULOG Kanwil Sulselbar, Senin, 5 Mei.
Jenderal TNI AL bintang satu tersebut menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi lebih lanjut, terutama dalam penyediaan fasilitas pergudangan guna menampung hasil pengadaan pangan yang meningkat. Keberhasilan tahun ini menunjukkan bahwa kapasitas tampung harus ikut ditingkatkan.
Selain itu, Brigjen Wahyudi juga menyinggung pentingnya regulasi baru terkait komoditas kedelai agar dapat lebih optimal diakomodir oleh Bulog. Ia berharap ada kebijakan yang mendukung pengelolaan dan distribusi kedelai demi menunjang ketahanan pangan nasional.
“Kami juga membahas kedelai, yang ke depan perlu payung hukum yang jelas agar Bulog bisa lebih leluasa dalam mengelolanya,” ucapnya.
Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar, Fahrurozi, menyampaikan bahwa realisasi penyerapan gabah di wilayahnya hingga 5 Mei 2025 telah mencapai angka signifikan, yakni 585.685 ton. Angka tersebut telah melebih target 543.972 ton, jika dipresentasikan mencapai 107,7 persen
Namun, bila disetarakan dalam bentuk beras, capaian saat ini berada di angka 362.667 ton atau 64 persen, dengan sisa target sebesar 203.955 ton yang masih harus dikejar.
Terkait kebijakan harga, Fahrurozi menggarisbawahi pentingnya pemahaman masyarakat soal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang saat ini ditetapkan sebesar Rp6.500/kg. Ia menjelaskan bahwa tidak hanya Bulog saja yang diwajibkan membeli gabah di harga HPP, namun juga berlaku untuk pihak swasta.
Dengan sinergi antara TNI AL melalui Lantamal VI dan Bulog, diharapkan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional akan semakin solid dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani serta masyarakat luas. (EDO)
