RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan pentingnya penanganan cepat dan tegas terhadap konflik yang terjadi antara warga Tulehu dan Tial. Ia meminta Polda Maluku untuk bertindak berdasarkan prinsip negara hukum, bukan mengikuti tekanan atau kepentingan lokal semata.
“Kami akan tegaskan, urusan keamanan menjadi prioritas. Sebagai stakeholder, sekaligus penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pemimpin kita adalah Gubernur. Kami harapkan Gubernur mengambil langkah yang tepat, termasuk mendesak Polda Maluku untuk segera mengungkap masalah ini,” tegas Benhur saat memberikan keterangan kepada media, Senin, 28 April 2025.
Benhur mengingatkan agar aparat keamanan tidak bertindak hanya setelah terjadi kekacauan atau aksi blokade jalan. Ia menekankan bahwa aparat harus “ikut selera negara,” dalam arti menjamin hak-hak masyarakat sipil.
“Jangan sampai kita bergerak hanya kalau Tulehu palang jalan atau terjadi kekacauan. Negara harus menjamin hak-hak masyarakat. Kalau sudah terjadi seperti ini, harus cepat diungkap dan dipublikasikan supaya masyarakat tahu. Jangan biarkan rakyat terus meraba-raba,” ujarnya.
Menurut Benhur, ada kepentingan strategis yang harus dijaga, yaitu stabilitas keamanan di Maluku. Ia juga meminta agar pengungkapan pelaku dilakukan secara adil tanpa memihak.
“Kalau dua belah pihak terlibat, ya dua-duanya harus ditindak. Kalau Tulehu, ya Tulehu juga, kalau Tial, ya Tial juga. Karena setiap masalah ada sebab-akibat, dan kita tidak bisa melihat ini sebagai masalah berdiri sendiri,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Benhur kembali menekankan pentingnya negara hadir dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. “Kami sudah tegaskan, aparat harus ikut selera negara, yakni negara yang menjamin hak-hak setiap warga negara,” pungkasnya. (CIK)
