Gerakan terorisme sebagaimana disebutkan oleh lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan terus menjadi ancaman dalam berbagai bentuknya. Boleh jadi modus terorisme saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor fanatisme pemahaman keagamaan. Tapi, kedepan bentuk ancaman terorisme itu bisa saja berubah karena dipengaruhi oleh banyak paham seperti munculnya komunisme atau ideologi yang lain.
Selagi ancaman untuk merongrong kedaulatan bangsa dan Tanah Air ini terus bermunculan dengan beragam modus dan motif, maka sesuai amanat UUD 1945 pada alinea keempat negara cq pemerintah wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Demikian kesimpulan pada acara diskusi dan pembukaan Rakernas FKPT XII dan Pelantikan Pengurus FKPT se-Indonesia Masa Bakti 2025-2027 di Hotel Vasaka, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Acara pelantikan ini dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT-RI), Komjen Pol Eddy Haryono. Selain berlangsung secara offline, diskusi dan pelantikan ini juga berlangsung secara online.
Ikut dilantik hari itu Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Ruslan Affandi Basry, SE bersama 36 pengurus FKPT se-Indonesia.
Di kepengurusan FKPT Maluku kali ini ikut mendampingi Ruslan Affandi yakni Sekretaris FKPT Maluku Firda Bin Yusuf, S.STP, M.Si dan dilengkapi sejumlah kepala bidang dan satgas.
Ketua FKPT Ruslan Affandi yang coba saya hubungi usai pelantikan hari itu, mengakui untuk kita di Maluku menghadapi ancaman terorisme global dengan beragam modus dan motif sebagaimana yang disebutkan di atas diperlukan kerjasama atau kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di daerah.
Dalam diskusi itu ia mengaku problem kedaerahan kita di Maluku selain dihadapkan oleh ancaman terorisme, yang tidak kalah penting adalah perlunya mengantisipasi fenomena kekerasan komunal antarmasyarakat seperti konflik soal batas tanah dan dampak minuman keras yang marak terjadi belakangan ini di Maluku.
Kita juga punya problem kedaerahan yang dipisahkan oleh pulau. Di mana tingkat mobilitas dari dan antarpulau itu selalu menjadikan pelabuhan sebagai pusat aktivitas. Di sini dibutuhkan kerjasama lintas daerah menjadi hal penting karena pelabuhan menjadi tempat persinggahan dan wahana mobilitas oleh masyarakat.
Karena itu menghadapi ancaman terorisme dan kekerasan komunal di Maluku kita perlu membangun sinergitas dan kolaborasi lintas organisasi dan pemerintah baik di provinsi, kota, dan daerah.
Kedepan Ruslan Affandi dkk akan membangun komunikasi dengan teman-teman di pemerintahan dan lintas organisasi kemasyarakatan untuk saling berkoordinasi dan bersama-sama melakukan yang terbaik untuk pencegahan ancaman terorisme.
FKPT yang dibentuk oleh negara, menurut Ruslan Affandi, tak lepas karena di sana ada perintah undang-undang dimana salah satu point penting itu terdapat pada alinea keempaat UUD 1945 yang menyebutkan negara dalam hal ini pemerintah wajib menjaga dan melindungi segenap tumpah darah bangsa dan tanah air.
Itulah mendorong FKPT Maluku sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak teman-teman pengurus dan semua stakeholder di pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten di Maluku untuk sama-sama membangun koordinasi dalam rangka pencegahan atas ancaman terorisme.
Guna menindaklanjuti hasil Rakernas XII pada pelantikan pengurus baru FKPT se-Indonesia itu ia dkk akan menyusun program kerjasama berupa pelatihan maupun diskusi dengan tetap mengedepankan kearifan lokal di Maluku.
Walau di tengah keterbatasan anggaran menyusul efisiensi yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ruslan Affandi dkk berusaha dan akan membangun kemitraan bersama pemangku kepentingan untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini sebagaimana tema besar FKPT: Ikhlas Merajut Damai Menuju Indonesia Emas.
Dalam skala lokal ancaman kekerasan komunal di Maluku yang sedang kita hadapi saat ini sebagaimana yang dikemukakan Ruslan Affandi ini tentu harus ada yang disikapi secara serius oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan.
Penting sebab tidak menutup kemungkinan jika konflik komunal terkait soal batas tanah atau lahan, pun tindak kekerasan akibat miras bisa memicu konflik sosial yang lebih besar.
Di tengah konflik politik di pusat-pusat kekuasaan di Jakarta yang seolah tiada henti antarpara elite, menuntut kita di daerah harus lebih waspada. Sebab bukan tidak mungkin bila hal ini tak mampu diredam bisa saja melahirkan sel-sel terorisme untuk bangkit.
Apa yang disinyalir pada acara diskusi dan pelantikan pengurus FKPT se-Indonesia itu menjadi catatan untuk kita tidak lain agar menghindari munculnya sel-sel terorisme diperlukan kepedulian dan kerjasama lintas sektor.
Sedapat mungkin semua potensi konflik yang memicu kekerasan komunal haruslah diantisipasi. Problem kedaerahan kita yang dibatasi oleh laut mestinya menjadi catatan dengan melihat segala resiko yang harus kita hadapi dalam hal mobilisasi maupun kondisi kepulauan yang begitu luas. Selain resiko juga ongkos keamanan yang begitu berat karena harus melewati laut.
Kita patut apresiasi atas sikap masyarakat di daerah ini adanya fenomena tidak ada lagi konflik antarkelompok di daerah kerab dibawa-bawa ke Kota Ambon. Dulu, setiap konflik antarindividu atau kelompok di kampung selalu digeser ke kota. Mereka yang tadinya tidak tahu-menahu duduk masalah di kampung kemudian menjadi korban kekerasan yang ada di kota karena berasal dari kelompok atau suku yang sama.
Kita berharap kedepan ancaman terorisme tidak terjadi di Maluku. Karena itu sejak dini kita tak boleh membiarkan sekecil apapun terjadinya konflik kekerasan. Sebab, boleh jadi bila penanganan atas konflik-konflik komunal ini dibiarkan akan menghidupkan sel-sel baru terorisme di tempat kita.
Apa yang disinyalir oleh Ketua FKPT Maluku Ruslan Affandi Basry ini tentu menjadi catatan bagi semua pemangku kepentingan di daerah ini untuk tidak melihat ini sebagai hal biasa.
Hanya dengan tanggung jawab dan kepedulian kita semua bisa menangkal setiap bentuk ancaman kekerasan komunal sekaligus menghalangi munculnya ancaman sel-sel baru terorisme di sekitar kita.(AHMAD IBRAHIM)
