Ozan ‘Tenang’, Sangadji Tunggu Restu, RR Gerilya
RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Maluku 2025 belum dimulai, namun suhu politik internal partai berlambang pohon beringin ini sudah mendidih! Aroma pertarungan sengit merebut kursi ketua, yang saat ini diduduki Ramli Umasugi, mulai tercium tajam di setiap sudut politik daerah.
Di balik panggung resmi, konsolidasi senyap, manuver faksi, dan tarikan kepentingan pusat mulai mengoyak tenun persatuan Golkar Maluku. Tiga nama besar muncul sebagai kandidat kuat: Zulkarnain Awat Amir (Ozan), Boy Sangadji, dan Richard Rahakbauw. Namun siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Jawabannya akan ditentukan bukan hanya oleh suara, tapi juga oleh siapa yang mampu menggenggam restu sakti dari DPP.
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dikenal sebagai “silent mover”. Diam-diam menghanyutkan, Zulkarnain bergerak di bawah radar tanpa deklarasi resmi. Namun bisik-bisik politik membuktikan: ia tengah merajut dukungan akar rumput dengan cermat.
Di sisi lain, Boy Sangadji, Ketua Depidar SOKSI Maluku, tampil lebih terbuka. Dengan tegas ia menyatakan kesiapan maju jika diperintah langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia. Dukungan organisasi pendiri partai seperti SOKSI menjadi kartu truf bagi Boy. Bila perintah sakral itu jatuh padanya, Boy bisa berubah dari kuda hitam menjadi raja.
Sementara itu, Richard Rahakbauw, politisi senior DPRD Maluku, mengandalkan jaringan kepala daerah. Tanpa membawa bendera ormas pendiri atau jabatan eksekutif, Richard bertaruh pada kekuatan jaringan loyalis mengikat generasi muda dan tua dalam satu simpul politik.
Namun, posisinya yang kurang berafiliasi dengan organisasi pendiri partai menuntut kerja keras ekstra. Richard harus membuktikan bahwa loyalitas, rekam jejak, dan visi jauh lebih berbobot daripada sekadar struktur.
Sejumlah kader senior mengungkapkan, Musda kali ini bukan hanya soal pergantian ketua. Ini tentang pertarungan arah politik Golkar Maluku untuk lima tahun ke depan.
“Kalau ini tidak dijaga, bisa pecah dua poros. Poros struktural dan poros ormas pendiri,” ungkap salah satu tokoh senior Golkar Maluku kepada koran ini, sambil meminta namanya tidak dikorankan.
DPP Golkar tampaknya membaca situasi ini dengan jeli. Hingga kini, belum ada sinyal resmi dari Jakarta tentang siapa yang akan mendapat restu. Semua menunggu, semua berjaga.
“Musda bukan hanya soal siapa menang, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Jika konsolidasi gagal, Golkar Maluku bisa menghadapi kehancuran di Pilkada serentak dan Pileg 2029,” tambah sumber itu.
Terkait gelaran Musda, Sekretaris DPD I Golkar Maluku, James Timisela, menjelaskan bahwa DPD Maluku baru akan mengusulkan pelaksanaan Musda setelah rapat internal. Menariknya, untuk kali ini, DPD Maluku tidak akan menunggu aba-aba dari pusat.
“Kita akan mengusulkan sendiri. Jadwalnya nanti kita tetapkan, tidak perlu tunggu lagi dari DPP,” ujar Timisela, ditemui, Sabtu, 26 April 2025.
Musda provinsi di seluruh Indonesia, lanjut James, baru mulai digelar awal Mei, dimulai dari Jawa Tengah. Artinya, Musda Maluku diperkirakan akan berlangsung tak lama setelah itu.
Soal kesiapan teknis dan administratif, James mengungkapkan, semua baru akan dipersiapkan setelah rapat. Termasuk pembentukan panitia dan penetapan tempat Musda.
Sementara terkait dinamika pencalonan, James menegaskan bahwa semua kader Golkar berhak maju selama memenuhi persyaratan sesuai aturan partai.
“Kita tidak bisa mengira-ngira siapa calon. Semua punya hak. Tapi nanti, siapa pun yang maju akan diverifikasi ketat sesuai ketentuan Golkar,” tegasnya.
Tentang kekhawatiran akan adanya friksi atau perpecahan, James merespons santai. Ia mengakui ada dinamika, tapi membantah isu pecah kongsi.
“Dinamika itu biasa. Yang penting kita jaga agar perbedaan dukungan tidak membelah Golkar,” ujarnya.
Kriteria pemimpin baru? James menekankan dua hal utama: kapasitas dan tingkat penerimaan kader.
“Hebat saja tidak cukup. Seorang pemimpin harus diakui oleh partai. Harus ada penerimaan luas, bukan hanya mengandalkan kekuatan pribadi,” tandasnya.
Satu hal yang jelas, pertarungan di Musda ini bukan pertarungan biasa. Ini pertarungan ideologi, kekuasaan, dan arah besar Partai Golkar Maluku menuju 2029. Dengan suhu yang semakin panas, dan faksi yang kian terpolarisasi, Musda ini bisa menjadi “battlefield” politik daerah yang paling keras dalam sejarah Golkar Maluku.
Siapkah DPD I Golkar Maluku melewati badai ini? Atau justru badai itu akan membelah pohon beringin menjadi dua? Kita tunggu, siapa yang terakhir berdiri di atas puing-puing pertarungan.
Sementara itu, Pengamat Politik Maluku yang juga Dosen Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Said Lestaluhu, memberikan tanggapan terkait rencana gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Maluku yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat.
Menurut Said, secara normatif, setiap partai politik memiliki mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi. Namun, ia menekankan bahwa tradisi Partai Golkar kerap memadukan mekanisme tersebut dengan pendekatan musyawarah, meski tetap membuka ruang untuk voting.
“Golkar punya ciri khas tersendiri dalam menterjemahkan kebijakan yang diambil ketua umum. Jika Bahlil Lahadalia, misalnya, memiliki preferensi terhadap calon tertentu, maka daerah biasanya akan mengikuti arahan tersebut. Akan tetapi, jika kandidat tersebut berhadapan dengan kekuatan senioritas dan faksi yang dominan, tentu dinamika akan semakin kuat,” ujar Said.
Ia menambahkan, Golkar Maluku sebagai aset organisasi harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga ia berharap seluruh proses Musda bisa berjalan dengan lancar dan demokratis.
Lebih jauh, Said menjelaskan bahwa pengaruh DPP dalam Musda tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, dalam banyak kasus, DPP akan berupaya mengarahkan dukungan sesuai dengan preferensi pusat, sebab dalam politik, tidak ada otonomi penuh dalam penentuan kepala daerah.
“Golkar selalu mengedepankan prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas, dan perilaku terpuji. Jadi, siapa pun kandidatnya, harus mampu diverifikasi oleh para stakeholder partai berdasarkan prinsip-prinsip tersebut,” kata dia.
Terkait potensi polarisasi di Musda nanti, Said menilai hal itu adalah bagian dari dinamika yang wajar. Namun pada akhirnya, keputusan akan tetap mengacu pada arah DPP. Ia menyebut, jika arah DPP condong kepada Boy Sangadji, maka kunci utamanya adalah kemampuan melakukan konsolidasi dan komunikasi politik untuk mencegah terjadinya deadlock.
“Kalau konsolidasi tidak jalan dan terjadi penolakan, ada potensi deadlock. Jika itu terjadi, maka DPP akan mengambil alih prosesnya,” lanjutnya.
Said juga menyinggung kondisi Golkar Maluku yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar. Setelah mengalami penurunan signifikan, termasuk kehilangan kursi Ketua DPRD Maluku dan kemunduran di beberapa kabupaten/kota, tantangan terbesar ketua DPD terpilih nanti adalah bagaimana melakukan konsolidasi internal dan memaksimalkan sinergi seluruh faksi yang ada.
“Ketua terpilih harus memiliki kapasitas mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholder, membangun langkah konsolidasi dan komunikasi politik yang optimal, agar moto Golkar ‘Suara Golkar, Suara Rakyat’ bisa benar-benar diwujudkan,” pungkasnya. (CIK)
