Polemik PAW R.E. Latuconsina Memanas
RAKYARMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Polemik terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama almarhum Rasyad Effendi Latuconsina terus menjadi sorotan publik.
Kali ini, suara tegas datang dari lembaga adat dan masyarakat Jazirah. Mereka bersatu menyuarakan dukungan bulat kepada Asis Mahulette sebagai sosok yang layak menggantikan posisi tersebut.
Dalam konferensi pers yang berlangsung hangat di Cafe Mandar, Selasa,15 April 2025 Majelis Latupati Jazirah (Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu) secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Asis Mahulette, kader Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pileg 2024 untuk Dapil Maluku II.
Ketua Majelis, H. Ali Slamat, yang juga merupakan Raja Hitu Messing, menegaskan bahwa proses PAW harus menghormati suara rakyat dan dijalankan sesuai konstitusi.
“Kami menolak segala bentuk intervensi politik yang mencoba menyingkirkan kandidat sah hasil pemilu. Asis Mahulette adalah putra Jazirah, dipilih rakyat, dan pantas menggantikan almarhum Rasyad Latuconsina,” tegasnya di hadapan para raja dan tokoh adat Jazirah.
Dalam pernyataan yang disaksikan oleh Raja Tulehu, Raja Mamala, Raja Morella, dan tokoh adat lainnya, Majelis Latupati juga mendesak KPU, Partai Golkar, dan DPRD Provinsi Maluku untuk menjalankan proses PAW secara objektif, transparan, dan taat hukum.
Tak hanya dari para tokoh adat, dukungan juga mengalir dari masyarakat pemilih. Firmansyah Sunet, perwakilan Aliansi Pemilih Jazirah, menyuarakan keresahan warga atas potensi penyimpangan aturan dalam proses PAW.
“Kami bukan penonton demokrasi. Kami pemilik suara sah. Proses PAW ini bukan ruang kompromi politik, ini soal amanat rakyat,” ujar Firmansyah dengan nada geram.
Ia menyebut bahwa aturan hukum sangat jelas: calon PAW harus berasal dari peraih suara terbanyak berikutnya dari partai dan dapil yang sama. Atas dasar itu, penunjukan sepihak oleh DPP partai tanpa mengindahkan hasil resmi KPU disebutnya sebagai tindakan yang “menginjak konstitusi”.
Firmansyah juga menepis tudingan soal loyalitas Asis terhadap Golkar. Ia menegaskan bahwa Mahulette adalah kader senior dan loyal, dengan rekam jejak panjang sebagai Ketua DPRD Maluku Tengah dan kini menjabat Wakil Ketua DPD I Golkar Maluku.
“Kalau dia bukan loyalis, kenapa dia dipercaya jadi Plt Ketua Golkar MBD? Tuduhan itu hanya upaya menjegal dan memecah belah,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Aliansi Pemilih Jazirah menyerukan pengawalan ketat terhadap proses PAW oleh masyarakat sipil dan lembaga hukum.
“Suara rakyat bukan angka. Itu amanah. Jangan dikhianati hanya karena urusan elite,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari elemen adat dan pemilih akar rumput, tekanan terhadap Partai Golkar dan lembaga terkait untuk menjalankan proses PAW secara sah dan adil semakin kuat. Publik kini menanti apakah demokrasi akan menang, atau kembali dikalahkan oleh kepentingan politik elite? (CIK)
