RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Provinsi Maluku mengalami inflasi 1,72 persen pada Maret 2025 seiring dengan berakhirnya stimulus diskon tarif listrik di tengah terjaganya daya beli masyarakat.
“Realisasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Maluku mengalami inflasi pada Maret 2025. Berdasarkan data BPS Maluku mengalami inflasi sebesar 1,72 persen,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Mohamad Latif, di Ambon, Kamis, 10 April 2025.
Dikatakan Latif, secara spasial, inflasi bersumber dari seluruh kota/kabupaten pembentuk, yaitu Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,23 persen, 1,40 persen dan 0,97 persen.
Secara tahunan, inflasi Maluku pada Maret 2025 tercatat sebesar 3,54 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,33 persen. Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 1,03 persen
“Capaian tersebut menunjukkan daya beli masyarakat Maluku masih pada Ievel yang optimis utamanya di tengah peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan realisasi Tunjangan Hari Raya (THR),” katanya.
Kelompok yang memberikan sumbangan tertinggi pada inflasi yang terjadi di Provinsi Maluku adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar dengan andil inflasi sebesar 1,18 persen.
Terjadinya inflasi pada kelompok tersebut dipengaruhi oleh faktor berakhirnya implementasi paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik pada Maret 2025.
Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Transportasi dengan andil deflasi sebesar 0,01 persen seiring dengan adanya penerapan diskon tarif angkutan udara pada momen Idul Fitri lalu.
Beberapa komoditas pangan mengalami inflasi pada bulan ini antara lain ikan pelagis seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol dan ikan cakalang.
Mohamad Latif mengatakan, peningkatan harga sejalan dengan meningkatnya permintaan di tengah adanya kondisi cuaca yang kurang kondusif di beberapa wilayah sentra produksi perikanan sehingga menghambat aktivitas nelayan untuk melaut.
Karena itu, menyikapi kondisi inflasi terkini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Hingga akhir Maret 2025 telah dilakukan pelaksanaan Gerakan Pasar Murah yang tersebar di sembilan titik di wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah yang menjual berbagai bahan pokok penting dengan harga terjangkau.
Kemudian pelaksanaan operasi pasar/subsidi terhadap komoditas cabai rawit pelaksanaan Mudik Gratis oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku kepada penumpang rute Ambon-Tual (PP) dan rute Ambon-Luhu .
Lalu pembagian bibit cabai ke Organisasi Kemasyarakatan dan Kerohanian serta Lapas, pelaksanaan kerjasama dengan PT. ASDP dan PT. Pelindo dalam rangka mengutamakan kendaraan pengangkut bahan pangan antar pulau.
Selanjutnya melakukan komunikasi yang efektif untuk belanja bijak, pemantauan harga pangan dan sidak pasar oleh Satgas Pangan serta Forkopimda di wilayah Provinsi maupun kabupaten/kota, serta secara rutin melakukan monitoring kondisi harga pangan strategis dan ketersediaan pasokan. (RIO)
