RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Hampir lima tahun sejak 2021-2025 Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku dinilai menelantarkan masyarakat petani di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga tak menanam padi di lahan sawah yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari.
Ketua Lembaga Nanaku Maluku, Usman Bugis, mengungkapkan, hal ini disebabkan BWS Maluku dan PT. Gunakarya Basuki KSO selaku pelaksana proyek tak kunjung memperbaiki jebolnya proyek pembangunan Bendungan Way Bubi senilai hampir Rp400 miliar dan menyelesaikan mangkraknya proyek Irigasi Bubi di Kecamatan Bula Barat tahun anggaran 2017-2020 senilai Rp 226.904.174.000.
“Proyek irigasi ini sudah lima tahun tak aktif, tak ada pemanfaatan, air satu tetes pun tak jalan. Masyarakat petani tidak dapat menanam padi. Irigasi-irigasi yang sudah digali juga telah ditutupi oleh hutan belukar. Mesin-mesin buka kunci air juga sudah karatan tanpa perhatian serius oleh BWS Maluku,” keluh Usman, kepada media ini, Selasa, 18 Maret 2025.
Dikatakan Usman, dari persoalan tersebut, masyarakat petani kemudian meminta pihaknya untuk dapat menanyakan langsung ke Kantor BWS Maluku di Ambon untuk mengetahui alasan atau penyebab hingga BWS Maluku tak kunjung memperbaiki proyek pembangunan bendungan dan irigasi Bubi.
“Pada Februari 2025 lalu, kami sudah mengirim surat audiens, namun humas sampaikan bahwa kepala BWS tidak berada ditempat. Mereka (Humas BWS) juga katakan bahwa data-data yang kami miliki tidak kuat. Pernyataan ini lah yang membuat kami semakin mencurigai bahwa ada kejanggalan pada proyek ini,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Usman, pada Minggu lalu pihaknya kembali menghubungi pihak Humas BWS Maluku via telepon, dan pihak BWS sampaikan bahwa proyek tersebut tidak mangkrak karena nanti akan dibangun kembali. Pihak Humas BWS Maluku juga sampaikan bahwa yang terlibat dalam proyek tersebut adalah kepala BWS Maluku sebelumnya.
“Lalu saya sampaikan ke Humas BWS bahwa kalau proyek ini tidak mangkrak, kenapa sudah lima tahun tidak ada satupun perhatian dari pihak BWS untuk menyelesaikan proyek nasional pembangunan bendungan dan irigasi. Dan kami punya semua bukti video kondisi proyek, kami hanya ingin konfirmasi bukti ini saja, tidak perlu punya banyak data,” paparnya.
“Ini pun kami diminta oleh masyarakat petani SBT untuk bertanya ke BWS apakah pihak BWS masih ingin membangun atau tidak, kalau tidak, masyarakat setempat ingin berusaha lobi ke pemerintah daerah untuk membuat irigasi untuk mensuplai air ke sawah-sawah petani,” sambung Usman.
Ia berharap, Polda Maluku melalui Ditreskrimsus dapat segara menindaklanjuti laporan aduan yang telah mereka sampaikan pada Senin, 17 Maret 2025, kemarin.
“Semoga laporan kami segera ditindaklanjuti dan pihak Ditreskrimsus dapat memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek ini untuk diproses secara hukum. Sehingga, masyarakat petani, khususnya di SBT dapat menikmati proyek nasional itu,” harap Usman.
Terpisah, Humas BWS Maluku, Handry F. Elias, yang coba dikonfirmasi media ini via telepon, tak kunjung merespon hingga berita ini diterbitkan. (RIO)
