RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Rabu, 12 Maret 2025.
Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, Gubernur mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan pelaksanaan kebijakan fiskal yang lebih efektif.
“Kerja sama ini adalah bagian dari upaya kita untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Ia berharap, perjanjian ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan pajak, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Sebab penandatanganan perjanjian ini juga bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemungutan pajak di wilayah Provinsi Maluku, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah,” harapnya.
Gubernur Lewerissa menambahkan, optimalisasi pemungutan pajak merupakan salah satu cara untuk memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Maluku.
“Dengan demikian, pendapatan daerah yang lebih besar dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini,” terangnya.
Ia menjelaskan, kerja sama ini juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Instansi lainnya, untuk memastikan implementasi yang sukses.
Dalam seremoni penandatanganan ini, lanjut Gubernur, Provinsi Maluku bersama Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, NTT, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, masuk dalam sesi Pertama Penandatangan Kerja Sama OP4D.
Pihaknya, kata Gubernur, berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem perpajakan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Maluku
“Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, saya berharap perjanjian ini dapat mendorong Maluku menjadi Provinsi yang lebih mandiri secara finansial,” pungkasnya. (RIO)
