RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kepastian terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengalami penundaan.
Ia menilai, kebijakan ini berdampak besar bagi para pencari kerja, khususnya tenaga honorer yang telah menunggu kepastian status mereka.
“Saya mencermati dinamika secara nasional dan lokal terkait proses seleksi P3K, baik untuk pegawai penuh waktu maupun paruh waktu, serta pengangkatan CPNS yang mengalami penundaan. Saya meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ini karena sangat berpengaruh pada para pencari kerja, terutama tenaga honorer,” ujar Benhur, Rabu, 12 Maret 2025.
Menurutnya, penundaan yang terus terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya menciptakan ketidakpastian dan dapat mempengaruhi stabilitas politik serta keamanan di Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Proses penantian ini bukan hanya satu atau dua hari, tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun, sekarang kembali mengalami pergeseran waktu atau penundaan. Hal ini sangat mempengaruhi suasana kebatinan masyarakat yang menanti kepastian,” tegasnya.
Benhur juga menyoroti banyaknya tenaga P3K dan kontrak yang hingga kini belum menerima honor akibat ketidakjelasan status mereka. Padahal, sebelumnya pemerintah telah mengakomodasi tenaga honorer dalam seleksi P3K dan CPNS.
“Kami menilai ini hal yang sangat penting dan mendesak. Kami meminta Presiden tidak hanya fokus pada kebijakan lain, tetapi juga melihat bahwa ini menyangkut masa depan ribuan rakyatnya,” tutup Benhur.
Dengan pernyataan ini, DPRD Maluku berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai status tenaga P3K dan CPNS agar mereka bisa bekerja dengan tenang serta mendapatkan hak-hak mereka secara layak. (CIK)
