RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus) terkait pengelolaan tambang emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengatakan, gunung botak tidak bisa dibiarkan seperti tidak bertuan. Sehingga, negara harus hadir dalam aktivitas pertambangan.
“Kita bakal koordinasi dengan Pempus, gunung botak tidak boleh seperti sekarang, di mana semua orang bisa datang melakukan aktivitas pertambangan ilegal,” tegas Hendrik, kepada wartawan di Ambon, Selasa, 11 Maret 2025.
Sebagai Gubernur Maluku, menurut Hendrik yang terpenting adalah semua sumber daya alam di Maluku ini dikelola sesuai aturan yang berlaku.
“Tidak bisa dikelola secara ilegal atau tanpa aturan. Sehingga pemerintah harus segera membenahi tata pengelolaan kawasan pertambangan gunung botak,” katanya.
Ia menjelaskan, izin operasi pertambangan emas di kawasan Gunung Botak
merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan dirinya selaku gubernur hanya memberikan rekomendasi.
“Jadi kita sudah sampaikan kepada Menteri SDM secara turun tangan menangani kawasan gunung botak, supaya manfaatnya bisa di rasakan oleh daerah termasuk rakyat,” jelasnya.
Yang paling penting, lanjut Hendrik, adalah dampak lingkungannya dapat teratasi dikelola dengan baik dan tertangani dengan baik.
“Kalau aktivitas ilegal itu berisiko terhadap pencemaran lingkungan tinggi sekali, kita tahu sudah banyak biota yang mati karena merkuri dan lainnya yang sangat berbahaya untuk lingkungan. Kalau saja itu teratasi lebih baik, maka dampak lingkungan juga dapat ditangani secara baik,” pungkasnya.
Di kesempatan itu, Hendrik juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah tanah longsor di gunung botak yang menewaskan sejumlah penambang emas ilegal.
“Tentu saja kami prihatin dengan jatuhnya korban dalam aktivitas di gunung botak. Tragedi korban dalam aktivitas di gunung botak itu bukan baru sekarang, tapi dulu juga sering terjadi korban menimpah mereka yang melakukan penambangan di sana,” tuturnya. (MON)
