RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, membuka karpet merah untuk Healthy Investment (investasi sehat) yang patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan Gubernur menjawab salah satu pendengar radio mengenai investasi, dalam dialog interaktif dengan topik Satu Jam bersama Gubernur Maluku , yang diselenggarakan RRI Ambon di Studio Program 1, Senin, 10 Maret 2025.
“Kita juga membuka kesempatan kepada putra putri daerah untuk bekerja yang akan berdampak terhadap turunnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan,” katanya.
Menyinggung proyek Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port, Gubernur menegaskan bahwa nomenklatur tersebut secara perlahan akan diubah.
LIN berarti berbicara terkait industrialisasi sektor perikanan dan hilirisasi sektor perikanan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Laut Banda, Seram dan Arafura mensuplai 37% kebutuhan ikan nasional, dan bisa menjadi daerah yang tidak hanya menjual ikan dalam bentuk mentah.
“Tetapi juga diharapkan ada pabrik pengalengan ikan, abon ikan dan sebagainya terkait hasil perikanan dan kelautan,” jelasnya.
Dikatakan Gubernur, beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto menandatangani salah satu proyek strategis nasional yang ditandatangani.
“Yaitu, Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Terpadu Maluku, dan diharapkan agar proyek ini benar-benar terealisasi,” ungkapnya.
Menurutnya, tata kelola birokrasi menjadi hal penting dan berada pada poin pertama sapta cita, mengidentifikasi masalah birokrasi yang ada, serta diperhadapkan dengan jumlah ASN sebanyak kurang lebih 11.500 orang, adalah potensi yang besar, namun apa arti jumlah yang besar ini jika tidak mampu mengelola atau menatanya, sehingga bisa memberi kontribusi positif untuk kemajuan Maluku.
Oleh karena itu kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kesempatan pengisian jabatan, promosi, dan mutasi itu atas pertimbangan murni kompetensi, kemampuan kapasitas, dan karakter yang baik,” terangnya.
“Jadi, tidak ada lagi promosi jabatan di Provinsi Maluku yang dilakukan karena faktor suka atau tidak suka, karena dipastikan itu tidak akan terjadi di pemerintahannya lima tahun ke depan, agar kita dapat menjadi tim kerja yang memandang Maluku dari visi dan misi yang sama,” paparnya.
Terkait efisiensi anggaran adalah kesempatan bagi pihaknya untuk merancang program yang relevan terkait dengan kepentingan masyarakat, di mana dipermudah dengan hidup di era digitalisasi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Itu yang akan dilakukan dan tidak melihat sebagai hambatan, justru ini adalah kesempatan untuk merumuskan kegiatan dan program yang relevan dan penting untuk masyarakat dan meningkatkan pengawasan secara internal, agar setiap kebijakan internal yang dibelanjakan harus dipergunakan dengan bertanggung jawab,” pungkasnya. (RIO)
