RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Anggota DPR RI dapil Maluku, Saadiah Uluputty, meminta Pemerintah Daerah se-Provinsi Provinsi Maluku dalam melakukan efisiensi anggaran hanya pada belanja non prioritas yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, sehingga tidak mengorbankan masyarakat kecil lainnya.
“Penghematan anggaran sebaiknya difokuskan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan barang yang tidak mendesak. Sementara sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,” kata Saadiah, di Ambon, kemarin.
Ia menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan belanja negara efektif dan tidak ada pemborosan yang merugikan keuangan negara.
Namun, kebijakan ini harus diterapkan secara cermat agar tidak mengganggu sektor esensial. Jika pemotongan anggaran dilakukan secara serampangan, justru dapat menimbulkan masalah baru, seperti menurunnya kualitas layanan publik atau terhambatnya proyek strategis yang berjalan.
“Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap setiap pos anggaran sangat penting sebelum mengambil keputusan pemangkasan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji efektivitas berbagai program yang telah berjalan agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Dengan pendekatan berbasis kinerja, efisiensi anggaran bisa lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
DPR, melalui fungsi pengawasan, juga akan terus mendorong agar efisiensi anggaran tidak hanya berupa pemotongan belanja, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi belanja negara yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan itu, DPR menyarankan pemerintah meninjau ulang pos anggaran yang kurang efisien dan tidak berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.
Jika ditemukan program yang tidak efektif, anggarannya lebih baik dialihkan ke sektor yang lebih produktif, seperti pengembangan UMKM, pendidikan vokasi, serta infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih selektif dalam memberikan subsidi agar benar-benar tepat sasaran. Subsidi yang selama ini dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, dapat dialihkan untuk membantu kelompok yang lebih membutuhkan.
“Dengan strategi ini, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat kecil,” pungkasnya. (RIO)
