Dukung Pernyataan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa
RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku mendukung pernyataan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan mengajak semua elemen untuk meminta moratorium dari Kementerian Keuangan RI terkait pinjaman dana oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kelean, menegaskan bahwa sangat wajar jika seorang Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengeluh merasa berat soal pembayaran utang SMI. Hal ini mengingat dalam sebulan Pemrov harus membayar Rp11 miliar, dan dalam setahun sebesar Rp137 miliar.
“Siapapun gubernurnya di Maluku, pasti akan merasa berat dengan harus membayar utang SMI yang nilainya sebesar Rp 700 miliar. Untuk itu, KNPI Maluku mendukung pernyataan Gubernur Hendrik Lewerissa dan mengajak semua elemen untuk meminta moratorium SMI,” tegas Arman, kepada media ini di Ambon, Rabu, 26 Februari 2025.
Ia menuturkan, sewaktu usulan dana pinjaman ke PT. SMI, diusulkan juga untuk menaikkan APBD agar bisa menutupi cicilan pinjaman. Tetapi saat ini efisiensi anggaran di segala sumber pendanaan pusat, maka beban cicilan akan memperburuk pola serapan anggaran sisa untuk Maluku.
“Maluku masih berada di deretan terkahir, dan hampir semua aspek yang mendukung cita Indonesia Emas 2045, mulai dari Indeks kemiskinan, indeks pengangguran, indeks literasi, dan lain sebagainya harus dituntaskan. Sehingga, Pemerintah Pusat harus menerima usulan moratorium ini,” tandas Arman.
Selain itu, dari pengalaman, penanganan konflik sosial yang terjadi di Maluku dapat diredam dengan aktivitas perekonomian di pasar-pasar rakyat yang dimotori oleh pedagang-pedagang perempuan. Perputaran ekonomi di Maluku, masih banyak ditopang oleh pembangunan fisik dan non fisik.
“Bila minim, bahkan tidak ada proyek pembangunan fisik dan non fisik, dalam interval waktu yang lama, maka potensi konflik sosial dapat muncul,” urainya.
Ia menjelaskan, eksploitasi Sumber Daya Alam di Maluku juga belum berjalan maksimal, termasuk gas alam di Blok Masela belum terealisasikan. Potensi emas di Kabupaten Buru juga masih bermasalah hingga saat ini.
“Ada juga potensi nikel di Seram Bagian Barat masih bermasalah, pengelolaan izin tangkap perikanan di Maluku tidak menguntungkan Maluku, sehingga masih jauh dari potensi hilirisasi industri di berbagai bidang,” jelasnya.
Dikatakan Arman, secara geografis dan sebaran penduduk pulau dan pesisir, anggaran yang ada saat ini saja jauh dari kata cukup untuk mengawal, menjangkau, apalagi membangun Maluku secara komprehensif berbasis laut pulau.
“Jadi, Maluku sebagai penyangga utama nasionalisme di kawasan Timur Indonesia, dari segi historis pendirian NKRI dan perbatasan Negara Tetangga, sudah semestinya diberi tindakan afirmatif di segala aspek,” pungkasnya. (RIO)
