RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengajak bupati dan walikota se-Maluku untuk menyatukan persepsi membangun Maluku yang lebih baik, maju dan sejahtera ke depan.
Demikian disampaikan Gubernur dalam pertemuan bersama bupati dan walikota se-Maluku, di sela-sela pembekalan kepala daerah di hari ketiga, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang, Minggu, 23 Februari 2025.
“Sembari menikmati hidangan, saya bersama para bupati/ walikota bertukar pikiran untuk menyatukan persepsi dan menyatukan derap langkah bersama membangun Maluku dalam kebersamaan par Maluku pung bae,” katanya.
Hendrik menjelaskan, dirinya mengajak bupati dan walikota se-Maluku untuk berkumpul dalam kesempatan itu juga untuk membahas sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
“Membangun Maluku tidak dapat dilakukan secara parsial yaitu Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ kota berjalan sendiri-sendiri, namun dibutuhkan sinergitas. Sehingga, pembangunan itu dapat dilakukan secara simultan, maka diperlukan tindakan nyata,” jelasnya.
Dikatakan Hendrik, kegiatan ret-ret atau pembekalan yang dilakukan saat ini juga adalah upaya Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dapat menyatukan pikiran dan langkah membangun Indonesia ke depan yang berakar dari pembangunan kabupaten, kota dan provinsi.
Di mana, persoalan utama Maluku adalah menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang perlu dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta pentingnya pengelolaan investasi yang perlu direalisasikan guna penyerapan tenaga kerja.
“Kami memohon dukungan doa dari masyarakat Maluku semua, untuk kami di Magelang, sehingga bisa melewati program ret-ret dengan baik” pinta Hendrik.
Sebagai informasi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam kepemimpinannya memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Sapta Cita.
Yakni, Pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (good governance and public service). Kedua, Pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran (pro poor and unemployment).
Ketiga, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Keempat, Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah. Kelima, Pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengeloaan sumber daya alam yang sustainable (etis, responsif, akuntabel).
Keenam, Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Serta pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan membuka aksesibilitas pasar untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
Dan ketujuh, Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan, dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. (RIO)
