RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku, Rovik A. Afifudin, menegaskan bahwa proses pembentukan kabinet pemerintahan Hendrik Lewerissa dan Abdulah Vanath, akan dilakukan secara profesional.
Pernyataan tersebut dilontarkan Rovik untuk menjawab desas-desus adanya “orang titipan” dalam kabinet birokrasi yang akan dibentuk pasangan dengan jargon Lawamena di Pilkada 2024 itu.
“Pak Hendrik sebagai politisi mentereng, tentunya punya pandangan jauh ke depan dalam meracik kabinet birokrasi Maluku ke depan. Dan saya pastikan itu akan dilakukan secara profesional,” kata Rovik kepada wartawan, Minggu, 2 Februari 2025.
Rovik menegaskan, pembentukan kabinet Lawamena akan mengutamakan prinsip meritokrasi dalam pendelegasian kewenangan untuk mengisi jabatan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek ke-Maluku-an, seperti halnya wilayah dan lainnya.
“Dengan jelas bahwa proses birokratisasi akan menggunakan pendekatan meritokrasi secara profesional dengan mempertimbangkan kondisi ke-Malukuan sebagai bagian penting dalam mengakomodasi sumber daya manusia di Pemprov Maluku,” jelasnya.
Anggota DPRD Maluku itu memastikan, susunan birokrasi Lawamena akan jauh dari intervensi politik. Sebab, Hendrik akan melakukan proses seleksi sesuai tahapan dan mekanisme berdasarkan pada jenjang dan kepangkatan. Hal ini guna menghindari proses lompatan positioning pada pemerintahan sebelumnya.
“Kita harus berkaca dari kemarin, proses regenerasi terhambat. Hal itu terjadi akibat like and this like. Ada yang jenjang dan kepangkatan yang belum memenuhi dipaksa untuk mengisi jabatan strategis. Tentunya berdampak pada kinerja pemerintahan,” sebutnya lagi.
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon itu mengaku, bahwa ada beberapa oknum ASN yang coba menggedor pintu kekuasaan Lawamena untuk masuk dalam gerbong pemerintahan lima tahun ke depan.
Padahal, oknum-oknum tersebut jika di tracking, keberpihakan secara politik pada suksesor pilkada justru mengamankan pasangan lain pada Pilkada kemarin.
“Ini ironis. Biarkan saja. Toh kalian juga dibesarkan dan diberikan posisi sebelumnya. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan restu untuk kembali mendapatkan posisi sungguh tidak etis,” sebutnya.
Meski PPP sebagai partai pengusung Hendrik-Abdulah, tapi pihaknya tidak mengintervensi hak prerogatif Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengisian birokrasi.
“Kami tetap memberikan masukan demi terbentuknya kabinet birokrasi yang ideal untuk mengejawantahkan visi-misi dan program kerja Lawamena,” tukasnya. (MON)
