RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam BEM Nusantara Korda Maluku, Gerakan Sahabat Komandan (Gasmen) Maluku, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gemapera) Maluku, Gerakan Pemuda Maluku, Perhimpunan Mahasiswa Maluku, dan Serwatu, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segara menindak tegas para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga masih beroperasi secara ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Meminta Presiden Prabowo Subianto menindak tegas Instruksi Presiden RI tertanggal 7 Mei 2015 terkait penghentian PETI, karena aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak diduga masih terus berlangsung, sehingga harus segera dihentikan, tegas massak aksi dalam orasinya saat menggelar aksi demonstrasi di Gong Perdamaian Kota Ambon, Kamis, 30 Januari 2025.
Massa aksi juga mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Sadali Ie, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Sebab, aktivitas pertambangan ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat lokal
Mereka juga menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar mengevaluasi kinerja Kapolda Maluku dan Pangdam XVPattimura, serta mencopot Kapolres Pulau Buru dan Dandim 1506Namlea yang diduga membiarkan tambang ilegal terus beroperasi.
Kami menduga adanya keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam pembiaran tambang ilegal di Gunung Botak. Sehingga, kami menuntut agar kinerja Kapolda dan Pangdam dapat dievaluasi, pinta massa aksi dalam tuntutannya.
Mereka juga meminta KPK RI membentuk tim investigasi untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat terkait, terutama Kapolres Pulau Buru yang diduga belum melaporkan LHKPN sejak dilantik pada 19 Februari 2024.
Kami mendesak investigasi menyeluruh terhadap dugaan ini, terutama Kapolres Pulau Buru yang diduga belum melaporkan LHKPN sejak dilantik, desaknya.
Para aktivis menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, mereka akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar untuk menekan pemerintah pusat dan daerah agar mengambil langkah konkret dalam penertiban tambang ilegal tersebut.
Kami akan menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Maluku, Mabes Polda Maluku, dan Kodam XVPattimura, untuk meminta Panglima TNI dan Kapolri agar segera tertibkan tambang ilegal gunung botak” tegasnya. (RIO)
