RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa (HMPM) dan Forum Silaturahmi Basudara Manipa (FSBM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kota Ambon, Senin, 13 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 Wit.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta agar pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku dapat memberikan perhatian lebih pada pembangunan jalan lingkar dan akses transportasi di Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Sebab, Manipa yang merupakan bagian dari Kabupaten SBB hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut. Namun, keterbatasan transportasi laut yang memadai memaksa warga menggunakan speedboat milik usaha pribadi, yang mengangkut orang sekaligus barang.
Situasi ini, menurut para pendemo, sangat berisiko bagi keselamatan warga, terutama setelah kecelakaan tragis yang baru-baru ini menewaskan beberapa penumpang speedboat.
“Besarnya risiko yang dihadapi masyarakat Manipa saat menggunakan speedboat harus menjadi perhatian serius. Kejadian tragis seperti tenggelamnya Speedboat Dua Nona dan kecelakaan serupa 15 tahun lalu yang menewaskan Camat Manipa harus menjadi pelajaran penting,” ujar Hasan Pellu, pimpinan FSBM dalam orasinya, Senin 13 Januari 2024.
Pantauan media ini, sekitar pukul 11.00 Wit, para pendemo yang dipimpin oleh koordinator lapangan (Korlap) Wandiri Makassar, Rama Keliangan, dan Jenderal Lapangan Hasan Pellu, diterima oleh anggota DPRD Maluku, La Nyong dan Welem Kurnala.
Mereka juga melakukan audiensi di ruang Komisi I bersama Wakil Ketua DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin, dan anggota komisi lainnya.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua FSBM, Usman Warang, meminta DPRD Maluku khususnya anggota dapil SBB, untuk memperhatikan masalah yang terjadi di Manipa, terutama terkait ketersediaan transportasi laut yang layak.
“Kami juga bagian dari Provinsi Maluku dan Kabupaten SBB. Jangan kami dianaktirikan. Sampai sekarang belum ada langkah konkret dari DPRD terkait kecelakaan yang terjadi. Kami minta perhatian serius,” tegas Usman.
Sementara itu, Syarhil Salamena dari FSBM menekankan perlunya peningkatan status jalan lingkar Manipa dari kabupaten menjadi jalan provinsi.
“Puluhan tahun jalan digusur, tetapi tidak diaspal. Ini yang menyebabkan masyarakat sulit beraktivitas. Jika statusnya tidak ditingkatkan, jalan ini tidak akan pernah mendapat perhatian,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Jhon Leipeny, anggota DPRD Maluku yang membidangi infrastruktur, berjanji akan membawa aspirasi ini ke pemerintah daerah dan Kementerian terkait.
“Tuntutan ini sangat penting untuk dicatat sebagai perhatian DPRD. Kami akan berjuang agar hal ini terealisasi,” ujar Jhon dari Fraksi Gerindra.
Dalam pertemuan itu, perwakilan massa aksi juga menyerahkan surat pernyataan sikap berisi tiga tuntutan utama.
Pertama, Pemerintah dan DPRD Maluku diminta untuk memperhatikan akses transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Manipa, termasuk pengadaan dermaga ferry dan optimalisasi pelabuhan Manipa.
Kedua, mendesak peningkatan status jalan lingkar Kecamatan Kepulauan Manipa dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi atau nasional.
Ketiga, meminta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku terhadap keluarga korban tenggelamnya speedboat di perairan Manipa pada 9 Januari 2025.
Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret demi kesejahteraan masyarakat Manipa. (CIK)
