RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka realisasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Maluku mengalami deflasi 0,41% (mtm) pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) atau periode Desember 2024.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Rawindra Adriansah, mengatakan, realisasi gabungan kabupaten/kota di Maluku tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,44% (mtm).
“Secara spasial, deflasi bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon dengan deflasi masing-masing sebesar 0,50% dan 0,41%. Namun demikian, deflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kota Tual yang mengalami inflasi sebesar 0,12% (mtm),” kata Rawindra, Minggu, 5 Januari 2024.
Menurutnya, deflasi yang terjadi di Maluku utamanya didorong oleh realisasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,89% (mtm). Deflasi kelompok tersebut, utamanya bersumber dari komoditas perikanan.
Antara lain, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan layang yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,31% (andil, mtm), ikan tongkol sebesar 0,13% (andil, mtm), dan ikan layang sebesar 0,09% (andil, mtm).
“Penurunan harga ikan tangkap utamanya dipengaruhi oleh pasokan perikanan yang cenderung mengalami peningkatan pasca musim panen ikan pelagis kecil di laut banda. Di sisi lain, Kelompok Transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,89% (mtm),” ujarnya.
Dijelaskan, deflasi kelompok tersebut utamanya bersumber dari Tarif Angkutan Udara dengan andil inflasi sebesar 0,16% (andil, mtm).
Penurunan tarif angkatan udara utamanya dipengaruhi oleh upaya penurunan harga tiket pesawat yang dilakukan Pemerintah pada periode Nataru 2024. Selain itu, pelaksanaan program TPID yangtepat waktu dan sasaran juga turut menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Di sisi lain, terdapat komoditas di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menahan laju deflasi lebih tinggi di Maluku.
“Komoditas Bawang Merah dan Tomat masing-masing mengalami inflasi dengan andil inflasi sebesar 0,17%(andil, mtm) dan 0,15% (andil, mtm). Inflasi komoditas tersebut, utamanya bersumber dari terbatasnya pasokan di tengah musim panen yang belum berlangsung,” jelasnya.
Rawindra mengatakan, secara tahunan, pada Desember 2024, tekanan inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku terkendali. Inflasi tahunan Desember 2024 tercatat 1,28% (yoy), menurundibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,23% (yoy).
Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 1,57% (yoy).
“Realisasi inflasi tahunan Provinsi Maluku didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,27% (andil, yoy). Adapun komoditas yang memberikan andilinflasi tahunan pada Desember 2024 meliputi beras sebesar 0,43% (andil, yoy), nasi dengan lauk sebesar 0,33% (andil, yoy), emas perhiasan sebesar 0,25% (andil, yoy) dan bawang merah sebesar 0,25% (andil, yoy),” bebernya.
Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,22% (andil, yoy). Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi tahunan pada desember 2024 yaitu cabai rawit sebesar 0,37% (andil, yoy), tarif angkutan udara sebesar 0,26% (andil, yoy) dan ikan selar/kawali sebesar 0,24% (andil, yoy).
Realisasi deflasi Desember 2024 seiring penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus melaksanakan berbagai program strategis guna memastikan terkendalinya inflasi, khususnya pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
Adapun, beragam upaya pengendalian inflasi yang dilakukan, antara lain, fasilitas distribusi komoditas bawang merah, pasar murah/gerakan pangan murah/operasi pasar dan subsidi langsung ke pedagang yang terus didorong untuk memastikan keterjangkauan harga terutama komoditas perikanan dan hortikultura.
“Selain itu dilakukan juga dukungan peningkatan produktivitas klaster pertanian dan klaster perikanan. Lebih lanjut, upaya pemenuhan pasokan dalam provinsi terus diupayakan dengan dilakukannya Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik antar provinsi maupun intra provinsi,” pungkasnya. (MON)
