Pemprov Gencarkan Strategi 4K Kendalikan Inflasi Jelang Nataru

  • Bagikan

RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggencarkan strategi 4K sebagai upaya pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

“Strategi 4K merupakan program untuk memperhatikan Ketersediaan bahan baku, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga, dan Komunikasi efektif,” kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa, 3 Desember 2024.

Sadali menjelaskan bahwa keterjangkauan harga dapat dilakukan dengan gencar melakukan pasar pangan murah, sehingga harga bahan pokok dapat terjangkau dan tak terjadi ketimpangan harga antara penjual satu dan lainnya.

“Kemudian ketersediaan pasokan, dalam hal ini pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan pangan yang didatangkan dari luar daerah harus terus tersedia untuk beberapa bulan ke depan,” katanya.

Selanjutnya kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, yakni bagaimana pemangku kepentingan terkait berkoordinasi untuk memastikan pendistribusian bahan pohon tepat waktu.

“Bila ada kendala harus segera berkomunikasi agar segala halangan bisa teratasi secepatnya,” imbaunya.

Dengan empat strategi tersebut, Sadali, meminta semua pihak terkait untuk mengoptimalkan kerja sama antar daerah, terutama bagi daerah yang surplus, kepada daerah yang minus, serta turut aktif melakukan pemantauan harga pokok, memastikan stok bahan pokok agar tetap terpenuhi.

Pasalnya, Maluku disebut sebagai provinsi yang mempunyai pengendalian inflasi yang baik, dan diapresiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena termasuk dalam provinsi ketiga yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.

“Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengendalian inflasi, sehingga inflasi masih terkendali di kisaran target 2,5 plus minus 1, mudah-mudahan bisa berada diantara 1,8 minimal 2,” harapnya.

Di tempat terpisah, Bank Indonesia (BI) Maluku memperkirakan pada tahun 2025 nanti tingkat inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Maluku, masih berada dalam peta 2,5 persen.

Hal ini didukung oleh terkendalinya inflasi komunitas pangan dan hortikultura, seiring masukkan yang terjaga melalui upaya tim pengendali inflasi daerah, dalam meningkatkan produksi dan patokan melalui program penguatan implementasi perspektif dan korporatisasi pertanian.

“Di sisi lain, risiko tekanan inflasi komunitas perikanan tetap perlu diwaspadai, seiring dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga menjadi faktor produksi perikanan lebih jauh tetap ada risiko impor impression yang berpengaruh pada kualitas harga komunitas global,” kata Kepala Perwakilan BI Maluku, Rawindra Ardiansah. (ANT)

  • Bagikan