Capaian Indikator Makro Alami Peningkatan
RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Selama lima tahun memimpin Pemerintah Provinsi Maluku sejak 2019-2023, kepemimpinan Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku dinilai berhasil dan berprestasi. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator makro yang mengalami peningkatan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Maluku dari Partai Demokrat Dapil Maluku Tengah (Malteng), sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malteng, Halimun Sahulauw, dalam video berdurasi lima menit tujuh detik yang diunggah akun TikTok @patrickpapi, Rabu, 23 Oktober 2024.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, saya sengaja membuat video ini untuk sedikit memberikan pembekalan pada kawan-kawan kader maupun simpatisan Demokrat di manapun untuk menjadi bahan dalam kerangka pemilihan kepala daerah,” katanya.
Halimun mengungkapkan, dirinya sengaja memberikan data capaian indikator makro Provinsi Maluku tahun 2019-2023, agar masyarakat Maluku dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir di kepemimpinan Murad Ismail yang cukup baik dan memuaskan.
Yang mana, lanjut Halimun, pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan ekonomi berada pada angka 4,77 persen, walaupun pada masa Covid-19 mengalami sedikit kontraksi.
“Memang tingkat pertumbuhan ekonomi itu mengalami sedikit kontraksi Covid tahun 2020 yang angkanya -3,42 persen, tetapi pada tahun 2024 menjadi 5,4 persen, dan itu artinya bahwa lebih tinggi dari capaian nasional terkait pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, lanjut Halimun, terkait dengan sumber daya manusia yaitu angka Indeks Pembanguan Manusia (IPM) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 69,45 persen dari tahun 2019 menjadi 72,75 persen pada tahun 2023.
Begitu juga pada tingkat kemiskinan, kata Halimun, Provinsi Maluku pada tahun 2019 ada pada angka 17,65 persen kemudian pada tahun 2023 menurun drastis menjadi 16,42 persen. Terkait juga dengan tingkat pengangguran tahun 2019 ada pada angka 6,65 persen, namun turun drastis pada 2023 6,31 persen.
“Ini artinya bahwa tingkat pengangguran terbuka berangsur-angsur menurun pada tahun 2020 pada angka 7,57 persen dan kemudian menjadi 6,31 persen,” jelasnya.
Sementara pada indeks rasio gini atau ginirasio atau ketimpangan antar wilayah di Provinsi Maluku tahun 2019 itu berada pada angka 0,32 persen, dan tahun 2023 menjadi 0,288 persen. Sehingga dapat diidentifikasikan bahwa ada peningkatan atau perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah yang termarjinalkan.
“Pemerataan pembangunan sedang berlangsung dengan baik, dan ini ditunjukkan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang meningkat dari 26,1 juta pada tahun 2019 menjadi 30,5 juta pada tahun 2023,” paparnya.
Kemudian, lanjut Halimun, sebagai informasi bahwa dana transfer pemerintah baik itu Dana Alokasi Negeri, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk provinsi juga meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2022.
Hal itu diakibatkan terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang pengalokasian dana BOS SD/SMP pada tahun-tahun sebelumnya dan dialihkan ke kabupaten/kota. Dan terakhir, transfer pemerintah pada tahun 2023 kini berada pada 3,39 triliun.
“Ini data yang berdasarkan BPS, yang berada di Bappeda dan data yang kami bahas di dalam APBD. Dan semoga kawan-kawan Partai Demokrat baik kader, simpatisan dapat menggunakan data-data ini sebagai pembanding ataupun sebagai penyanggah terhadap isu-isu terkait soal capaian indikator makro Provinsi Maluku tahun 2019 sampai tahun 2023,” imbaunya. (MON)
